RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah menggantung pencairan anggaran Pemilu 2024. Kementerian Keuangan baru mencairkan anggaran Pemilu 2024 Rp3,6 triliun dari total kebutuhan Rp8,61 triliun.
Padahal tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai per 1 Agustus 2022 dengan mulai mendaftarnya partai politik peserta Pemilu 2024.
"Pemerintah sudah seharusnya memenuhi anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu. Sebab, pemerintah sudah menyetujui tahapan Pemilu 2024 yang diusulkan KPU," kata pengamat komunikasi politik M Jamiluddin Ritonga, Selasa (9/8/2022).
Menurut Jamil, tidak ada alasan bagi pemerintah menunda pencairan anggaran pemilu. Dengan disetujuinya jadwal Pemilu, konsekuensinya pemerintah harus sudah menyiapkan anggarannya jauh sebelum tahapan pemilu dimulai.
"Kalau anggaran belum tersedia, pemerintah harus mencarikan dari alokasi lain yang tersedia. Salah satunya alokasi anggaran untuk pembangunan IKN dapat digeser atau dialihlan untuk pelaksanaan Pemilu 2024," kata Jamil.
Jamil menilai aneh saja bila anggaran pembangunan IKN tersedia, namun anggaran untuk Pemilu belum ada. Hal itu tentu tidak boleh terjadi di Indonesia yang mengklaim sebagai negara demokrasi.
"Jadi, pemerintah tidak boleh mengatakan belum ada anggaran untuk itu. Ini akan menjadi aib bagi pemerintah," tegas Jamil.
Pemerintah akan dinilai tidak becus karena abai terhadap Pemilu. Padahal Pemilu itu sudah menjadi kegiatan rutin lima tahunan yang anggarannya seharusnya sudah disiapkan jauh-jauh hari.
Karena itu, dia menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus segera memerintahkan Menteri Keuangan untuk mencairkan anggaran yang dibutuhkan KPU dan Bawaslu. Hanya dengan begitu Jokowi akan dinilai komit melaksanakan Pemilu, sekaligus melaksanakan demokrasi.
"Jokowi tentu tidak ingin dinilai sengaja memperlambat mencairkan anggaran agar pemilu nantinya tertunda. Penilaian demikian tentunya akan dihindari Jokowi dengan segera mungkin mencairkan anggaran pemilu," kata mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta. (*)