RIAUMANDIRI.CO - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyayangkan sikap beberapa pemerintah daerah (pemda) yang menaikan harga eceran tertinggi (HET) gas melon subsidi 3 kg.
Mulyanto minta pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan hal ini. Jangan sampai memberatkan masyarakat.
"Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal," kata Mulyanto kepada media ini, Senin (1/8/2022).
Mulyanto minta pemda jangan membuat gaduh menjelang tahun politik ini. Penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan.
"Kementerian ESDM dan Kemendagri perlu meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level pemda ini. Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat pemda, kita berharap dalam aspek penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3 kg bersubsidi. Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini yang bertentangan dengan ketetapan pemerintah pusat," kata Mulyanto.
Wakil Ketua FPKS DPR RI itu menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19.
Mulyanto memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat.
"Ini kan sama juga bohong, apa yang selama ini diupayakan pemerintah pusat, kalau pemdanya jalan sendiri dan menetapkan kenaikan HET seenaknya," tegas Mulyanto.
Sebelumnya diberitakan beberapa pemerintah daerah membuat edaran terkait kenaikan HET gas melon 3 kg. Beberapa daerah seperti, Tangerang, Tasik, Garut, Kuningan secara resmi menyatakan adanya kenaikan HET. Kenaikan ini berlaku secara bertahap mulai Agustus hingga beberapa bulan berikutnya. (*)