RIAUMANDIRI.CO - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang meminta Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto melakukan bersih-bersih diinternalnya, mulai dari jajaran di kantor pertanahan hingga kementerian.
Hal itu disampaikan Junimart menyusul ditangkapnya empat pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diduga terlibat sindikat mafia tanah.
Junimart menilai, persoalan mafia tanah tak kunjung usai, karena mental kinerja oknum internal BPN yang bekerjasama secara sistematis, masif dengan para mafia pertanahan.
"Dari awal saya sangat tidak setuju pembentukan Satgas Mafia Tanah itu melibatkan unsur ATR/BPN di dalamnya. Karena ini malah akan menimbulkan conflict of interest," kata Junimart kepada wartawan, Minggu (17/7/2022).
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini mencontohkan, kasus surat warkah di BPN yang raib entah kemana. Selain itu, kasus juru ukur tanah bekerja bisa by order, bahkan asal ukur tanpa menggunakan titik koordinat yang sahih.
"Kejadian yang sangat mempermalukan Pak Presiden Jokowi. Ketika 300 sertifikat berdasar Redis, PTSL yang beliau bagikan di Jasinga Bogor kepada masyarakat ternyata bermasalah," tegasnya.
Oleh karenanya, anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Utara III ini berharap integritas dan komitmen Menteri ATR/BPN Hadi untuk memberantas mafia tanah yang sudah menggurita harus segera dipertanggungjawabkan secara konsisten dan konsekuen.
Dengan kata lain, perlu bersih-bersih internal kedalam institusi ATR/BPN. Karena komunitas mafia pertanahan ini terjadi, terbentuk berkat peranan orang dalam sendiri.
"Evaluasi di internal Kementerian sudah harus dilakukan dalam rangka bersih-bersih dari tingkat kasi di kantah, kanwil sampai ke kementerian," pungkasnya. (*)