RIAUMANDIRI.CO - Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta pemerintah Indonesia untuk lebih cermat dalam mengatur keuangan negaranya agar tidak terancam bangkrut seperti Sri Lanka.
Sebab, paska kerusuhan di Sri Lanka pada Senin (11/7/2022), sejumlah negara di dunia juga terancam bangkrut seperti Sri Lanka, antara lain tetangga Indonesia seperti Laos dan Myanmar, bahkan hingga Argentina juga terancam bangkrut.
Pada kerusuhan, Senin (17/7/2022), Presiden Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, dikabarkan berupaya kabur ke luar negeri usai kediamannya digeruduk ribuan massa yang mendesak ia mundur.
Imbas krisis ekonomi yang terus memburuk di Sri Lanka, sebagai akibat dari pasokan makanan dan bahan bakar yang terbatas serta harga yang meroket.
Ketua Bidang Kebijakan Publik Partai Gelora Achmad Nur Hidayat mengatakan, kekacauan yang terjadi di Srilanka yang dimulai pada 9 Juli 2022 yang lalu, akibat stagflasi yang terjadi dimana Inflasi sedemikian tinggi.
Dimana pertumbuhan ekonomi tidak mengalami kenaikan, sehingga membuat masyarakat menjadi anarkis. Akibatnya, rumah Perdana Menteri dan Istana Presiden dibakar massa dan dikepung.
"Saat ini Utang luar negeri Srilanka yang mencapai 60,85% dari PDB yaitu sekitar $50,72 miliar. Pinjaman besar untuk pembangunan infrastruktur tidak membuahkan manfaat ekonomi yang berarti," kata Achmad Nur Hidayat dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).
Menurut dia, ketidakmampuan pemerintah Sri Lanka dalam mengatasi krisis ekonomi yang muncul akibat pandemi Covid-19 yang melanda dunia secara global, dan kondisi dunia diperburuk dampak perang Rusia-Ukraina.
Rencananya, Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa yang sudah berkuasa selama dua dekade itu, akan mundur dari jabatannya pada Rabu, 13 Juli 2022. Dengan demikian umur pemerintahnya bersama Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe hanya berusia 2 bulan saja.
IMF, lanjutnya, sebenarnya sudah diundang dan bersedia membantu pada 20-30 Juni 2022 lalu namun kelihatannya faktor politik internal dan ketidaksabaran rakyat Sri Lanka akan ketersedian bahan pokok kelihatannya yang menggerakan rakyat berduyun-duyun menghampiri Istana Presiden.
Negara kepulauan berpenduduk 22 juta orang itu menangguhkan pembayaran utang senilai US$12 miliar pada April lalu. Padahal IMF berkomitmen melakukan bailout sekitar US$5 miliar namun rakyat sudah hilang kepercayaan kepada pemerintahan.
Apalagi ternyata Presiden Gotabaya Rajapaksa memiliki gaya hidup bermewah-mewahan, padahal rakyat sedang kesulitan mendapatkan BBM dan pangan.
Didalam istana, rakyat menemukan fasilitas yang sangat mewah yang jauh berbeda dengan kondisi kebanyakan rakyat di jalan-jalan dimana rakyat menderita inflasi yang tinggi akan BBM dan Pangan.
Sebelum pandemi, Sri Lanka sangat agresif dalam pembangunan infrastruktur terutama infrastruktur pelabuhan yang mayoritas dibiayai oleh China dengan total pinjamannya ke Beijing mencapai US$ 8 miliar atau setara Rp 114,400 triliun.
Atas kebijakan ini, rakyat Sri Lanka menyalahkan pemerintahannya yang telah melakukan kesalahan dalam pengelolaan keuangan negara.
Hal ini tentunya menjadi pelajaran penting bagi negara-negara lain agar berhati-hati dalam membuat kebijakan anggaran negara. Menciptakan kemandirian terutama kemandirian dalam pangan dan energi.
"Indonesia dan Dunia harus belajar dari apa yang terjadi di Sri Lanka. Saat ini utang Indonesia sudah lebih dari 7.000 triliun per Februari 2022," katanya.
Pria yang akrab disebut Madnur ini menyebut angka tersebut sekitar lebih dari 40% PDB Indonesia. Melihat angka in, lanjutnya, maka penggalian utang berikutnya akan mengancam Indonesia terperosok kepada krisis seperti yang terjadi di Sri Lanka.
Apalagi utang didominasi karena agresivitas pemerintah membiayai infrastruktur. Selain Tol, Pemerintah juga agresif dalam membangun IKN dimana sampai saat ini belum ada investor besar yang bersedia membiayai setelah mundurnya Softbank dan konsorsiumnya dari pembangunan IKN
"Indonesia harus bijak melakukan spending. Diakui bahwa spending pembangunan Infrastruktur nilai manfaat ekonominya sangat rendah bagi PDB Indonesia," katanya.
Berkaca dari kekacauan yang terjadi di Sri Lanka, Indonesia, kata Madnur, harus mengalihkan anggaran-anggaran yang ada kepada proyek-proyek yang dapat menciptakan kemandirian pangan dan energi sehingga Indonesia mempunyai ketahanan dalam menghadapi krisis pangan dan energi yang beresiko menciptakan krisis yang besar.
Contohnya proyek seperti Kereta Api Cepat dan pembangunan IKN yang menyerap anggaran yang sangat besar tapi mempunyai manfaat ekonomi yang rendah.
"Jadi Indonesia harus belajar dari apa yang terjadi di Srilanka. Apalagi kondisi negara lagi tidak baik-baik saja. Masyarakat masih menderita dengan kenaikan-kenaikan harga," katanya.
Madnur menegaskan, pelajaran Srilanka dari Pandemi menuju negara gagal harus menjadi perhatian serius Presiden Joko Widodo apabila Indonesia tidak ingin bernasib sama seperti Sri Lanka.
"Meski IMF sudah ada komitmen melakukan bailout terhadap sebagian utang Sri Lanka. Namun ketidaksabaran rakyat yang sudah menderita kenaikan harga sejak Januari 2022 membuat komitmen perbaikan ekonomi sia-sia. Ini bisa saja terjadi di Indonesia," ujarnya.
Saat ini, lanjutnya, Srilanka tergantung seberapa smooth dan cepat proses transisi politik. Bila transisi kepemimpinan politik macet maka Srilanka akan menanggung resiko yang lebih besar lagi di masa depan.
"Tidak hanya ekonomi yang suram, masa depan negara Srilanka pun memiliki resiko tinggi untuk menjadi negara gagal. Hal ini harus menjadi perhatian Presiden Jokowi agar Indonesia tidak menjadi negara gagal seperti Sri Lanka," tandasnya.