RIAUMANDIRI.CO - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji atau liquefied petroleum gas (LPG).
Kenaikan itu akan memberatkan ekonomi masyarakat yang belum pulih akibat hantaman pandemi Covid-19. Selain itu akan memperlemah daya beli masyarakat, memicu inflasi tinggi yang ujungnya membahayakan ketahanan ekonomi nasional.
"PKS tidak setuju dengan kenaikan harga BBM dan Elpiji di tengah naiknya harga barang-barang pokok masyarakat. Ini dapat meningkatkan inflasi. Sementara daya beli masyarakat belum pulih benar dari hantaman Covid-19. Tentu hal ini akan memberatkan masyarakat," kata Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto, kepada media ini, Senin (11/7/2022).
Fraksi PKS memahami adanya tekanan atas APBN dan keuangan Pertamina karena kenaikan harga migas dunia. Hal itu akibat posisi Indonesia sebagai negara net importer migas.
Namun menurut Mulyanto, ini bukan alasan bagi Pemerintah menaikkan harga BBM dan elpiji non subsidi secara sembarangan. Kalau pun harus dinaikkan maka besarannya harus dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat.
"Dan untuk usaha mikro dan kecil, harus tetap terbuka aksesabilitasnya untuk mendapatkan BBM dan elpiji bersubsidi. Ini harus dijamin pemerintah," tegas anggota Komisi VII DPR RI (membidangi) energi itu.
Terkait kenaikan harga Pertamax Turbo, Mulyanto menilai ada kemungkinan terjadi migrasi dari pelanggan Pertamax Turbo ke Pertamax. Namun menurutnya jumlahnya tidak besar karena disparitas harga keduanya tidak terlalu lebar.
"Karena sama-sama BBM umum, maka mungkin jumlah pelanggan yang bermigrasi tersebut tidak banyak," tandasnya. (*)