RIAUMANDIRI.CO - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menargetkan di tahun 2023 mendatang jumlah kasus stunting atau gizi buruk berada di angka 6 persen. Pemerintah kota melalui tim akan membuat program bagi masyarakat untuk mencegah kasus tersebut.
Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Pekanbaru Muhammad Jamil, mengatakan, pada tahun ini angka stunting di Pekanbaru masih berada diangka 11,5 persen.
Karena itu, tim penurunan stunting Pekanbaru akan mengejar indikator agar bisa mencapai target.
"Dari indikator itu apa yang mesti kita harus penuhi lagi, apa yang harus kita lengkapi lagi," kata Jamil, yang juga selaku Ketua Tim Penurunan Stunting Pekanbaru, Rabu (6/7).
Dalam hal itu, Pemko Pekanbaru sudah menggelar rapat koordinasi master analis situasi dan pemetaan program pencegahan dan penurunan stunting, membahas sejumlah upaya untuk mengejar indikator penurunan stunting.
Jamil mengaku, pemerintah kota juga menyiapkan anggaran untuk program tersebut. Jika tidak bisa diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maka pemerintah kota akan menggunakan APBD.
"Tim di lapangan juga kita minta memberikan data secara konkret (kasus stunting) nantinya. Hari ini tahap awal untuk penurunan stunting di Pekanbaru," ungkapnya.
Sebelumnya, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Disdalduk-KB) Kota Pekanbaru, mendata sebanyak 100.048 keluarga di Kota Pekanbaru berisiko stunting atau kurangnya asupan gizi.
Jumlah itu sesuai dengan hasil pendataan keluarga yang dilakukan Disdalduk-KB Kota Pekanbaru tahun 2021 lalu.
Kepala Disdalduk-KB Kota Pekanbaru, Muhammad Amin, mengatakan, untuk keluarga yang memiliki risiko stunting sudah mulai ditanggulangi.
"Seperti kami lakukan pendampingan mulai dari masa sebagai calon pengantin, hamil, pasca melahirkan hingga anak berusia 0-2 tahun," kata Amin, Rabu (16/3), waktu itu.
Amin, menyebut, untuk kasus stunting sendiri di Kota Pekanbaru saat ini berjumlah 333 kasus. Jumlah ini tersebar di 15 kecamatan yang ada di Kota Pekanbaru.
Namun demikian jumlah kasus tersebut untuk Provinsi Riau masih terbilang paling rendah. Termasuk juga jauh di bawah standar nasional.
"Kalau nasional itu 14 persen, untuk Kota Pekanbaru diangka 11 persen. Artinya kita masih dibawah target nasional," pungkasnya.