RIAUMANDIRI.CO - Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu mengatakan, publik perlu diberi edukasi dalam menentukan pemimpin masa depan sebelum Pemilu 2024 agar memilih pemimpin berdasarkan tolak ukur keberhasilan, dan bukan pencitraan.
“Pemilu itu adalah bagian dari desain besar kebangsaan kita, jadi memilih pemimpin itu harus sesuai dengan konteks kebangsaan. Dalam hal ini memilih pemimpin itu harus berdasarkan ukuran-ukuran keberhasilan bukan karena faktor pencitraan,” kata Masinton, Minggu (5/6/2022).
Karena itu kata Masinton, publik harus bisa diedukasi tentang kepemimpinan yang berbasis keberhasilan bukan karena berbasis pencitraan. Kalau pencitraan susah mengukur keberhasilan dan prestasinya. Pencitraan itu hanya ditampilkan seakan-akan saja.
“Kepemimpinan yang kita butuhkan itu yang memiliki karakter dan komitmen. Selain berkarakter juga punya jiwa kepemimpinan, akan lebih bijak dan lebih dapat mengatasi berbagai macam masalah,” tegas Masinton.
Sejumlah nama yang saat ini muncul dalam hasil lembaga survei untuk maju di Pilpres 2024 dinilai belum diketahui rekam jejak dan keberhasilan saat memimpin.
:Sebab, mereka tersebut hanya sebatas menampilkan pencitraan. Kalau hanya mencitrakan sebagai pemimpin maka dia belum jadi pemimpin, tapi baru bermimpi jadi pemimpin, maka dia jual pencitraan,” tegasnya.
Disinggung soal kader PDIP, Masinton menyebut Ketua DPR RI Puan Maharani merupakan salah satu tokoh pemimpin yang memiliki rekam jejak yang jelas.
"Mbak Puan itu sejak muda sudah dikader. Beliau itu buakan sekedar cucunya Bung Karno atau anaknya Ibu Mega dan Pak Taufik Kiemas, tapi beliu memang dikader dan digemleng dari masa muda,” terang Masinton.
Menurutnya, Puan merupakan pemimpin yang lahir ditempa oleh waktu dan sejarah. Puan sudah ditempa sejak masa orde baru dalam perpolitikan nasional. Puan memiliki karakter yang kuat dan paham betul situasi dan kondisi masyarakat secara utuh.
“Ketika Ibu Mega menjadi wakil presiden dan kemudian menjadi presiden, beliau selalu mengikuti perjalanan itu. Jadi tahu bagaimana cara memimpin dari organisasi partai politik dan memimpin pemerintahan,” lanjut Masinton. (*)