RIAUMANDIRI.CO - DPR RI, Pemerintah dan DPD RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Lima Provinsi, yakni Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi RUU inisiatif DPR RI.
Kelima RUU tentang Lima Provinsi tersebut selanjutnya akan dibahas pada hari-hari ke depan dalam serangkaian rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum sebelum difinalkan menjadi UU.
Lima RUU tentang Lima Provinsi tersebut belum memuat materi muatan yang mencerminkan karakteristik, keragaman dan adat budaya daerah masing-masing provinsi.
"Dengan kata lain perubahan-perubahan yang ada, membutuhkan penyesuaian dasar hukum provinsi dalam kerangka penataan daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana berapa kali diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014,” ujar Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang dalam rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, Selasa (31/5/2022).
Dengan pembentukan Lima RUU tentang Lima Provinsi ini akan mampu menjawab tantangan, permasalahan dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya. Terutama dalam rangka menjalankan roda pemerintahan mendorong percepatan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pada rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung ini disebutkan juga bahwa RUU tentang 5 Provinsi tersebut hanya mengatur karakteristik lima daerah menyangkut kewilayahan potensi sumber daya alam, suku bangsa dan budaya, urusan pemerintahan provinsi, pola arah dan prioritas pembangunan provinsi, serta permasalahan personil aset dan dokumen di provinsi.
Dan hal yang penting lainnya adalah tetap menempatkan kelima provinsi itu dalam kerangka Negara kesatuan Republik Indonesia dengan tidak mengatur materi muatan khusus, seperti daerah istimewa, daerah otonomi khusus, daerah kepulauan.
Sedangkan ruang lingkup materi muatan yang diatur dalam undang-undang provinsi ini antara lain : Bab I tentang ketentuan umum, Bab II tentang batas wilayah pembagian wilayah dan batas provinsi dan Bab III tentang Karakteristik Provinsi.
Selanjutnya Bab IV tentang urusan pemerintah provinsi. Bab V , Pola dan arah pembangunan provinsi. Bab ke VI prioritas pembangunan, dan Bab VII tentang Perencanaan Pembangunan Provinsi. Bab VIII, Pembangunan Provinsi, Bab ke IX, Personil aset dan dokumen, Bab X, Sistem pemerintahan berbasis elektronik. Bab XI Perimbangan, Bab XII tentang Partisipasi masyarakat, serta Bab XIII tentang ketentuan, penutup.
Pada kesempatan itu Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan, pada prinsipnya pemerintah menghormati dan menghargai inisiatif DPR RI dan untuk dilakukan pembahasan atas Undang-Undang lima provinsi tersebut dengan catatan pembahasan dasar hukum berlandaskan pada UUD tahun 1945.
“Pemerintah pada prinsipnya meminta agar tidak memperluas pembahasan terhadap RUU lima provinsi ini diluar perubahan dasar hukum. Termasuk tidak membahas masalah kewenangan dan lain-lain, karena hal ini berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya UU Cipta Kerja, UU tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, UU Minerba, yang berimplikasi tentang dana bagi hasil, dana alokasi, masalah umum, masalah ESDM, yang dapat membuka munculnya isu lain yang akhirnya membutuhkan waktu berlarut-larut untuk menyelesaikannya,” papar Tito.
Di kesempatan itu juga berlangsung penyerahan daftar inventaris masalah (DIM) RUU tentang Lima Provinsi tersebut dari pemerintah kepada pimpinan Komisi II DPR RI. Disusul peresmian pembentukan Panitia Kerja (Panja) RUU tentang lima provinsi tersebut. (*)