JAKARTA (HR)-Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menegaskan tak ada istilah 'matahari kembar' di tubuh Polri. Sebagai Kapolri, ia menegaskan bahwa komando ada di tangannya. Semua jajaran harus mengikuti perintah yang datang dari Kapolri sebagai pemegang komando tertinggi di Tri Brata I.

Hal itu dilontarkannya terkait dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Wakil Kapolri, Rabu (22/4).
Sementara itu, proses pelantikan Wakapolri kemarin,

agak sedikit berbeda. Pasalnya, pelantikan yang di ruang rapat Kapolri pada siang kemarin, dilaksanakan secara tertutup. Sementara kegiatan serupa sebelumnya, selalu digelar secara terbuka.

Pelantikan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri, sempat menimbulkan spekulasi di sejumlah pihak, bahwa nantinya akan ada dua pimpinan alias matahari kembar di tubuh Polri. Hal itu mengingat begitu besarnya pengaruh Budi Gunawan di lembaga penegak hukum itu. Namun Kapolda Badrodin Haiti membantahnya.

"Tidak ada (matahari kembar). Saya Kapolri, saya yang pegang komando. Semua ikut perintah saya," ujar Kapolri Badrodin Haiti, usai rapat Panja di Komisi III DPRD, Kompleks parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (22/4).

Menurut Kapolri, pemilihan Wakapolri sudah melalui proses sidang Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti). Sedangkan terkait kontoversi terhadap Komjen Budi Gunawan, Badrodin mencoba meluruskan.

"Itu sudah dibicarakan, dan satu bahan pertimbangan anggota Wanjakti sehingga dari semua masukan itu, sudah dibahas bersama dan sudah diputuskan dan itu yang menurut internal seluruh Wanjakti adalah yang terbaik," tambahnya.

Disinggung Komjen BG yang masih dalam proses gelar perkara, ia enggan berkomentar. Ia mempersilakan pertanyaan itu ditujukan kepada Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Budi Waseso.
"Silakan tanya Bareskrim," ujarnya.

Bantah Tertutup
Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Anton Charliyan, membantah penilaian pelantikan Wakapolri digelar secara tertutup. "Tidak tertutup, harus (digelar) sederhana, kalau tertutup saya tidak akan memberikan keterangan pers," ujarnya di Mabes Polri.

Dalam kesempatan itu, Anton meminta semua pihak menghormati pelantikan Wakapolri Komjen Budi Gunawan sekaligus mengimbau publik tidak berburuk sangka terkait pelantikan yang tertutup.

"Ini kan TR (telegram rahasia), ini adalah mekanisme kami, ini adalah internal rumah tangga kami, tidak usah suudzon (buruk sangka)," tegas Anton.

Anton juga menambahkan, Kapolri juga telah mengingatkan Wakapolri Komjen Budi Gunawan untuk dapat bekerja sama. "Pesannya bisa bekerja sama dan lebih membuat Polri solid," tambahnya.

Tugas Wakapolri, kata Anton, adalah membantu Kapolri. Tentu segala kebijakan dan arahan Kapolri harus dilaksanakan Komjen BG. "Wakapolri harus dukung dan laksanakan tugas Kapolri. Tugas Wakapolri kan lebih bayak urusan internal," tambahnya.

Lihat Kertas
Sementara itu, Presiden Joko Widodo, akhirnya buka suara soal pelantikan Komjen Budi Gunawan. Namun saat dikonfirmasi, ia menyampaikan komentarnya dengan membacakan secarik kertas yang ada di tangannya.

Menurut Jokowi, ia telah bertemu dengan Kapolri. "Sudah bertemu, sudah saya perintahkan kepada Kapolri untuk melakukan konsolidasi kelembagaan," ujar Jokowi saat memberikan pernyataan pers di media center Konferensi Asia Afrika, Rabu kemarin.

Pada intinya, Jokowi menjelaskan bahwa ia memberikan kesempatan kepada Kapolri untuk memperkuat kinerja Polri. "Saya sudah perintahkan untuk memperbaiki, baik kelembagaan, mekanisme kerja di internal, juga pengawasan, kemudian juga pembenahan SDM yang ada. Cukup," tutupnya.

Di tempat terpisah, Menteri Sekretaris Negara Pratikno memastikan tidak ada surat dari Polri untuk Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Komjen Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Namun Pratikno menuturkan, Presiden telah memberi kepercayaan penuh terhadap Kapolri menentukan Wakapolri bersama (Wanjakti).

Pratikno juga mengaku telah meminta penjelasan kepada Badrodin mengenai tidak adanya surat pemberitahuan rencana pelantikan Budi Gunawan sebagai Wakapolri. Jawaban yang ia terima adalah Badrodin telah berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo mengenai mekanisme pengisian jabatan Wakapolri sesaat setelah dirinya dilantik sebagai Kapolri. (bbs, dtc, kom, ral, sis)