RENGAT(HR)-DPRD Inhu meminta Puskesmas lebih mengutamakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terutama dalam melakukan pertolongan pertama. Jangan sampai mengutamakan terlebih dahulu urusan administrasi seperti yang biasa dilakukan rumah sakit swasta.

"Puskesmas merupakan salah satu wujud pelayanan kesehatan dari pemerintah yang betul-betul diharapkan dapat memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, terutama bagi warga yang memang jauh dari pusat fasilitas kesehatan," tegas anggota DPRD Inhu Nursyamsiah, Rabu (15/4).

Dikatakan, pernyataan ini disampaikan karena adanya peristiwa yang dianggapnya tak wajar terjadi di Puskesmas Rakit Kulim yang berada di Desa Petonggan. Dimana salah satu pasien harus terlebih dahulu mengisi formulir yang rumit sebelum mendapatkan pelayanan, dan pelayanan yang diberikan petugas tak sesuai dengan harapan. Kurang ramah dan terkesan kasar.

Dikatakan, peristiwa tersebut terjadi, Rabu (15/4). Dimana seorang anak usia 1,5 tahun atas nama Haikal anak dari Arifuddin yang mengalami luka bakar. "Saat datang ke Puskesmas, ia tidak langsung diberikan pertolongan, namun keluarga diminta mengisi formulir oleh perawat atas nama Lina, tanpa keramahan dan menurut mereka cukup rumit. Namun akhirnya anak tersebut juga tak bisa diobati karena obat tidak ada," ungkapnya.

Menurutnya, hal itu miris, sudahlah prosedur dilalui, anak pun tak bisa diobati. Ini harus menjadi perhatian dinas terkait, agar para petugas kesehatan yang ada di Puskesmas dan Pustu dapat berlaku lebih baik dan melayani masyarakat dengan maksimal, karena petugas kesehatan memiliki kode etik.

Sementara itu, wakil ketua DPRD Inhu Adila Ansori, juga meminta  Dinas Kesehatan menindak setiap petugas kesehatan yang tak mampu memberikan pelayanan bersahabat. Selain itu juga pelayanan harus utamakan dahulu keselematan, bukan prosedur.

"Dana yang diberikan kepada Dinkes cukup besar dan merupakan anggaran terbesar ketiga setelah PU dan Disdik, jangan jadikan itu semua sia-sia, jika masih juga keluhan masyarakat muncul, karena apa yang berhak mereka dapatkan tidak bisa terpenuhi," tegasnya. (eka)