Bangkinang (HR)-Dalam hearing ini Komisi III DPRD Kampar dengan Dinas Perikanan, disoroti sulitnya mendapatkan pakan ikan subsidi di pasaran. Sementara pakan ikan subsidi ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk membantu kelancaran usaha.

Sekretaris  Komisi III DPRD Kampar, Iib Nursaleh, kepada Haluan Riau, mengatakan, ada laporan masyarakat tentang pakan ikan subsidi yang hilang di pasaran. Kemudian pakan ikan ini juga tak sesuai dengan harga eceran tertinggi.

Menurut Iib, pihak Dinas Perikanan Kampar pun mengakui memang ada kebocoran, namun hal itu akan dicari solusi dengan memberikan kode pada bungkusan pakan ikan. "Jadi untuk mengatasi masalah pakan subsidi ini ke depan, akan dilakukan semacam Mou dengan pihak polisi dan jaksa dan pihak militer untuk  mengawasi pendistribusian pakan ikan subsidi. Hal ini untuk mengatasi kondisi masyarakat yang sulit mendapatkan pakan subsidi," beber Iib.

Selain masalah kesulitan, sebagian pakan juga memiliki kualitas yang rendah, karena protein yang dikandung pakan tidak sama dan lebih rendah. "Kalau dikasih sama ikan, ikannya tak mau besar, lambat pertumbuhannya," ungkap politisi Partai Golkar itu.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kampar, Usman Amin, ketika dikonfirmasi Haluan Riau, Selasa (14/4) sore, membantah sulitnya mendapatkan pakan ikan subsidi. "Itu (pakan ikan subsidi red) kan pakai kode, SNI itu," ujarnya.

Dikatakan, masyarakat berhak mendapatkan pakan ikan subsidi dengan cara mengajukan proposal kepada Dinas Perikanan. Proposal ini dibuat atas nama kelompok. "Bantuan itu bisa didapatkan setelah kita lakukan verifikasi dari proposal yang masuk," ungkap Usman.

Dikatakannya, bantuan pakan ikan di Kabupaten Kampar cukup banyak diterima dari Kementrian Perikanan, salah satu dari Dirjen Budi Daya. Dikatakan Usman, Dinas Perikanan juga telah melaksanakan berbagai program peningkatan ekonomi masyarakat. Saat ini telah 1.207 orang masyarakat dilatih dibidang perikanan.

Alumni pelatihan ini telah dibantu bantuan pinjaman dana bergulir dari beberapa bank yang dananya berasal dari Pemerintah Pusat.

Diakuinya, dalam melaksanakan perannya Dinas Perikanan mengakui belum mencapai keberhasilan 100 persen, karena hal ini tak terlepas dari berbagai kendala karena keterbatasan sebagai manusia.

Namun satu hal membanggakan juga bahwa Kampar dulunya mengikuti pelatihan perikanan di Sumatera Barat, namun saat kondisi sudah berbalik bahwa masyarakat Sumbar yang mengikuti pelatihan di Kampar.(hir)