RANAI (HR)-Anggota Komisi III DPR RI Mukhniarty, SE, MSi,  mengaku kagum atas kekayaan alam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Sebagai daerah perbatasan paling utara Indonesia, Natuna yang juga termasuk dalam poros maritim dan wilayah Alur Kepulauan Indonesia (Alki) dinilai pantas diperhatikan pemerintah pusat.  

"Selain alam, potensi di sektor maritimnya sungguh luar biasa. Pantas Presiden Joko Widodo memberi perhatian khusus kepada Natuna," ujar Mukhniarty di sela-sela kunjungan kerja Komisi III DPR RI ke Natuna, Senin (13/4).     

Politisi Partai Demokrat dari daerah pemilihan Provinsi Riau itu menambahkan, wilayah perairan Natuna yang selalu ramai dilintasi kapal-kapal asing adalah potensi yang mesti digarap secara maksimal.

Meski begitu, Mukhniarty meminta pemerintah pusat, khususnya lagi Pemerintah Provinsi Kepri dan Kabupaten Natuna, jangan lengah dengan ancaman dari pihak asing.

"Selain bicara kekayaan, kita juga mesti melakukan proteksi, menjaga keamanan. Natuna ini kan lalu lintas internasional pelayaran kapal-kapal asing, jadi segala kemungkinan bisa terjadi. Maka pengamanan harus menjadi perhatian juga," ujar Mukhniarty.   

Politisi perempuan yang akrab disapa Ety Basko ini juga mengimbau TNI AL lebih serius memperhatikan wilayah perairan Natuna.

"Kasus illegal fishing oleh kapal-kapal asing juga acap terjadi di Natuna. Kita apresiasi kesigapan dan keberhasilan TNI AL yang berhasil menangkapi kapal-kapal nelayan asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia, tapi penjagaan dan patroli tetap harus rutin dilakukan," saran Ety.


Kunjungan Komisi III DPR RI ke Natuna, adalah yang pertama setelah anggota Dewan, periode 2014-2019 ini dilantik. Selama di Natuna, anggota Dewan ini akan menyosialisasikan soal Hukum, HAM dan Keamanan.

Rombongan Komisi III yang datang ke Natuna, adalah Aziz Syamsudin, Jumirat Girsan, Andika Hazrumi, Wihadi Wiyanto, Mukhniarty Basko, Catur Sapto Edi, Abdul Kadir Karding, M. Nasir Djamil, Aditya Mufti Arifin, Ali Imran, Ali Umri, dan Dosi Iskandar Prastio. Juga hadir mendampingi antara lain Kapolda Kepri Brigjen Pol Arman Depari.

Selain melakukan sosialisasi, anggota Dewan yang membidangi hukum dan keamanan itu juga meninjau Kantor Imigrasi Natuna, untuk mengetahui secara riil keberadaan sarana dan prasarana kantor tersebut. Selain itu, mereka juga meninjau satu di antara 7 pulau terluar di Natuna, yakni Pulau Senoa.

Ketua Komisi III, Aziz Syamsudin mengatakan, mereka tertarik mengunjungi Natuna karena beberapa hal, yakni, karena Natuna merupakan wilayah perbatasan dan secara geografis diapit oleh banyak negara serta letaknya yang paling jauh di ujung utara Indonesia.

Selain itu, kata Aziz, Natuna merupakan wilayah kepulauan yang memiliki potensi kekayaan yang cukup besar sebagai sumber pendapatan negara dan daerah itu sendiri.

"Ya, kita memilih Natuna karena Natuna ini memiliki potensi yang cukup besar untuk APBN dan APBD, baik dari sisi Migas maupun perikanannya. Terus Natuna ini kan yang paling jauh di Kepri, tapi meski paling jauh, alamnya yang paling kaya, maka kita perioritaskan," ujar Aziz di Rumah Makan Sisi Basisir, Ranai, Kecamatan Bunguran Timur.

Selain potensi dan letak geografisnya, tingkat kerawanan dan ancaman di Natuna juga menjadi pertimbangan tersendiri bagi DPR. Alasannya, karena Natuna selama ini menjadi incaran warga asing untuk mencuri ikannya.

Karenanya kata dia, dari berbagai aspek di atas, menurut dia Natuna layak untuk mendapatkan treatment (perlakuan) khusus dari Pusat, terutama sekali dari sisi keamanannya.

"Makanya kami datang kemari, karena pertimbangan treatment khusus itu memang ada, tapi kita lihat dulu bagaimana sesungguhnya keberadaan Natuna ini secara langsung," katanya.

Aziz berjanji, sekembalinya dari Natuna, Komisi III segera melakukan konsolidasi dan menggelar rapat gabungan dengan sejumlah komisi terkait yang ada di DPR RI seperti Komisi VII, Komisi I dan komisi lainnya yang ada kaitannya dengan fakta yang ada di perbatasan Indonesia.

"Cuma kan kita perlu rapat dulu dengan komisi lain yang ada kaitannya dengan perbatasan, migas dan lain sebagainya, sehingga dapat dia atur dalam peraturan yang berlaku untuk Natuna," terangnya.

Sementara itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli berharap, kedatangan rombongan Komisi III DPR bisa merekomendasikan soal terwujudnya perdagangan lintas batas melalui jalur laut dengan negara bagian Serawak, Malaysia Timur. Dengan begitu, transaksi bidang perdagangan antara Natuna dan Serawak dilakukan dengan cara legal.

"Yang paling kita harapkan ada dasar bagi warga Natuna untuk melakukan transaksi ke Malaysia Timur, karena itu mereka lakukan secara turun temurun. Semoga saja Komisi III dapat menyampaikannya ke pemerintah pusat, sehingga secepatnya bisa diwujudkan," kata Ilyas berharap.

Pulau Senoa
Sementara itu, saat berkunjung ke Pulau Senoa, Kecamatan Bunguran Timur, Ketua Komisi III Aziz Syamsudin berharap pulau tersebut dijaga dan dikelola semaksimal mungkin. Menurut dia, Pulau Senoa merupakan pulau terdepan yang memiliki potensi besar untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.

"Pulau ini biar kecil, tapi harus dijaga dan dikelola. Efek kesejahteraan pasti banyak yang bisa didongkrak dari pulau ini," ucapnya.

Aziz menyarankan, Pulau Senoa harus diberi perhatian lebih, khususnya dari sisi keamanan.

"Berada di beranda terdepan NKRI, maka pulau ini otomatis harus mendapatkan penjagaan yang lebih sehingga ia tetap aman dari gangguan asing," tuturnya.

Selain sebagai beranda terdepan NKRI, keindahan alam Pulau Senoa tidak kalah menariknya. Keindahan alam bawah lautnya jika dikelola dengan baik, diyakini akan menarik minat wisatawan asing.

"Kalau potensi yang ada di darat dan di laut ini bisa dikelola, saya rasa ini bisa mendatangkan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat," ujarnya. (fat)