PEKANBARU (HR)-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau masih menunggak tagihan listrik dari Januari-April 2015. Tagihan listrik itu bukan dengan yang sedikit, angkanya mencapai Rp2,9 miliar.

Humas PLN Pekanbaru, Joymart Sihaloho, menjelaskan, untuk Januari saja, tunggakan listrik Kantor Gubernur Riau sebesar Rp823 juta, kemudian Februari sebesar Rp741 juta, Maret sebesar Rp632 juta dan April sebesar Rp732 juta.

"Itu sudah berlangsung sejak Januari dengan besarannya bervariasi. Ada 50 pelanggan yang dibebankan ke Pemprov Riau," kata Joy.

Pihak PLN kata Joy, sudah menyampaikan hal ini Pemrov Riau. "Intinya kita sudah koordinasi dengan provinsi melalui staf, bahwa tagihan yang ada dikami itu sudah mencapai Rp 2,9 milyar rupiah," katanya.

Pihak Pemprov kata Joy, secara lisan menolak tunggakan sebesar itu. Alasan Pemprov Riau, ada beberapa pelanggan yang sudah tidak lagi menjadi tanggungjawab Pemprov Riau.

"Akan tetapi kita belum mendapatkan surat resminya. Makanya kita anggap sama saja seperti tahun sebelumnya," pungkas Joy.

Terkait adanya beberapa tagihan listrik yang bukan menjadi tanggung jawab Pemprov, pihak PLN bersedia untuk melakukan proses pemindahan tagihan sesuai peruntukannya. Namun harus sesuai surat resmi dan tunggakan tetap dibayar.

1 Miliar Perbulan
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau H Zaini Ismail terkejut mendapati tagihan listrik di Pemprov Riau hampir Rp1 miliar per bulannya. Dirinya langsung turun ke lapangan guna mengecek instalasi PLN di Kantor Gubernur Riau, Senin (6/4).

Pada Januari 2015 saja, Pemprov Riau menerima tagihan listrik sebesar Rp823 juta lebih. Angka yag fantastis untuk sebuah tagihan listrik. Pantas saja Zaini merasa geram dengan kondisi tersebut.

Setelah diterlusuri, ternyata tagihan yang masuk tersebut bukan hanya berasal dari Lingkungan Kantor Gubernur Riau saja, tetapi juga gedung-gedung lainnya.

Seperti diantaranya mess Pemda Riau, rumah dinas gubernur, humas kantor Gubernur Riau dan lainnya. Zaini meminta agar laporan yang disampaikan biro perlengkapan Pemprov Riau diubah karena tidak sesuai dengan kenyataan KWH yang ada di lapangan.

"Tidak mungkin rasanya pemakaian listrik yang menjadi tagihan pemrov Riau sebesar Rp823 juta lebih setiap bulannya. Saya minta ini agar bisa diperbaiki, laporannya dibuat sesuai dengan kondisinya di lapangan. Terhitung ada 50 tagihan KWH PLN yang harus dibayar Pemprov Riau yang hampir menalan biaya listrik Rp1 miliar setiap bulannya," kata Zaini.(grc/yuk)