JAKARTA (HR)-Sejumlah kepala daerah yang tergabung dalam Asosiasi Daerah Penghasil Migas  mengadakan pertemuan di Heritage I lantai 16 Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Sabtu (28/3).

Sebagai daerah anggota ADPM, Bupati Bengkalis, H Herliyan Saleh juga hadir dalam pertemuan tersebut. Turut mendampingi Bupati dalam pertemuan pertama pasca Musyawarah Nasional beberapa  waktu, diantaranya Kadis Pertambangan dan Energi HT Ilyas dan Kadispenda H Umran.

Menurut Kabag Humas Pemkab Bengkalis, Johansyah Syafri, rapat yang dipimpin Gubernur Kalimantan Timur H Awang Faroek Ishak selaku Ketua Umum Dewan Pengurus ADPM itu, banyak membahas tentang berbagai rencana pengembangan organisasi. Terutama terkait peran organisasi pasca perubahan nama organisasi dari Forum Konsultasi Daerah Penghasil Minyak (FKDPM) menjadi ADPM.

Bupati Bengkalis yang juga Wakil Sekretaris Jenderal ADPM ketika diberi kesempatan pertama memberikan pandangannya, jelas Johan,  menyambut baik perubahan nama dari FKDPM menjadi ADPM.

Herliyan sebagaimana dikutip Johan berharap dengan pergantian nama ini, keberadaan ADPM benar-benar bermanfaat, bagi daerah dan masyarakat. Khususnya dalam menghadapi penurunan harga dan kecendrungan berkurangnya produksi dan lifting minyak.

"Keberadaan ADPM ini diperlukan terutama untuk memperjuangkan kepentingan daerah penghasil Migas. ADPM harus benar-benar dapat menjadi jembatan dengan pemerintah pusat bagaimana agar masyarakat di daerah-daerah penghasil Migas benar-benar lebih sejahtera. Lebih menikmati hasil Migas di daerahnya dibandingkan masyarakat yang bukan di daerah penghasil Migas", ujar Herliyan sebagainya juga disampaikan sejumlah perwakilan anggota ADPM yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Selain itu, dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 20 perwakilan daerah itu, imbuh Johan, sejumlah daerah yang selama ini belum tergabung dalam ADPM, sekarang masuk dalam organisasi tersebut. Daerah dimaksud diantaranya Provinsi Riau dan Kabupaten Natuna (Kepulauan Riau).

"Saat ini pertemuan masih berlangsung. Sejauh ini belum ada hal-hal lain yang dibahas, kecuali program kerja dan rencana aksi agar keberadaan ADPM ini ke depan lebih berdaya dan berhasil guna bagi anggotanya. Seperti rencana audensi dengan presiden dan wakil presiden serta menteri terkait. Termasuk dengar pendapat dengan Komisi VII dan Banggar DPR RI," terang Johan. (adv/hms)