Pangkalan Kerinci (HR)-Anggota DPR RI dan anggota DPD RI berkunjung ke Kabupaten Pelalawan, Kamis (18/12) untuk mendengarkan secara langsung polemik Blok Kampar yang akan berakhir dan ingin dikelola oleh daerah. Mereka berjanji akan menyelesaikan polemik Blok Kampar dan akan berkunjung ke Kementerian ESDM Ri dalam waktu dekat.

 

Hadir anggota DPD RI asal Riau Abdul Gafar, Ketua Komite II DPD RI Perlindungan Purba dan  Rosti Uli Purba yang disambut Bupati Pelalawan HM Harris beserta unsur Muspida dan pejabat Pemkab Pelalawan.

 

Dalam pertemuan itu, Bupati Harris mengatakan, niat masyarakat di dua Pelalawan dan Inhu untuk mengelola sumur minyak Blok Kampar ini sangatlah tinggi. Sehingga segala cara dan upaya bagaimana pengelolaan Blok Kampar ini bisa dikelola sendiri tanpa harus dilakukan proses lelang terbuka untuk mencari pemenangnya.

 

Hal ini disampaikan dan diniatkan oleh kedua masyarakat dua kabupaten ini untuk mengelola Blok Kampar dengan harapan dapat memberikan peningkatan kemajuan pembangunan sehingga dapat terciptanya pemerataan dengan cepat di seluruh daerah.

 

Bupati Harris juga mengatakan, kawasan Blok Kampar ini terdapat sebanyak 380 titik Asumur aktif yang masih dikelola PT Medco sampai saat ini. Di samping itu juga, jika memang kalau pemerintah pusat mempercayai kawasan sumur minyak, akan diserahkan langsung oleh pemerintah daerah maka setidaknya bisa dikelola oleh BUMD.     

 

Pengawasan

 

Menjawab semua itu, Ketua Komite II DPD RI Bidang Sumber Daya Alam Perlindungan Purba mengatakan, permasalahan perebutan Blok Kampar menjadi masalah paling serius. Karena itu DPD RI sebanyak 33 orang dari setiap perwakilan akan melakukan pengawasan dan kawal aspirasi yang disampaikan forum masyarakat Pelalawan merebut Blok Kampar.

 

Dalam waktu dekat ini, DPD RI dan DPR RI akan melakukan audensi dengan Menteri ESDM RI untuk membahas polemik Blok Kampar ini."Kita menyambut baik keseriusan Pemkab Pelalawan dan Pemkab Inhu untuk mengelola Blok Kampar melalui BUMD. Saya dan kawan-kawan akan melakukan audensi dengan Menteri ESDM untuk membahas masalah ini nantinya. Keseriusan ini dilakukan sebagai bukti atau komit Bupati Pelalawan HM Harris yang sebelumnya menunjukan kerja yang bagus untuk mensejahterakan masyarakat menciptakan Pelalawan terang dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang dikelola langsung oleh BUMD," paparnya.

 

Perlindungan Purba menambahkan, untuk itu juga DPD RI telah menjalin kerja sama dengan OJP, akan memasukan daerah Kabupaten Pelalawan yang berhak mendapatkan bantuan tersebut. Di samping itu juga, kategori yang berhak mendapatkan OJP ini, daerah ini sudah mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

 

Hal yang sama juga disampaikan oleh Juru bicara Forum Msyarakat Pelalawan Merebut Blok Kampat Tengku Zulmizan Assegaf. Perebutan Blok Kampar ini sudah mulai dari tahun 2012 sampai sekarang, tapi sampai saat ini keseriusan Pemerintah Pusat untuk mempercayai Kabupaten Pelalawan untuk mengelola sendiri belum ada tanggapan. pen