BENGKALIS (HR)-Bupati Bengkalis melalui Sekretaris Daerah Burhanuddin, menyampaikan jawaban dan penjelasan atas pandangan umum 7 fraksi di DPRD Kabupaten Bengkalis melalui rapat paripurna, Rabu (17/12).

Pemkab mengucapkan terima kasih ada masukan, kritikan dan saran yang telah disampaikan masing-masing fraksi.
Seperti dukungan Fraksi PAN terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Kabupaten Bengkalis melalui skema tahun jamak, menurut Sekda, sudah menjadi keinginan bersama agar proyek tersebut selesai tepat waktu dan dengan kualitas baik, sehingga aksesibilitas antar daerah dan wilayah yang direncanakan akan memperlancar arus transaksi ekonomi masyarakat. “Pada prinsipnya kami sangat ingin agar spektrum pembangunan menyentuh semua masyarakat dan semua wilayah melalui pembangunan akses infrastruktur baik jalan poros maupun jalan lingkungan,” ujar Sekda pada rapat paripurna yang dipimpin, Zuhelmi.
Mengenai pelelangan proyek dilaksanakan lebih cepat, Pemkab sependapat dan pada tahun 2015 mendatang hal selama ini menjadi persoalan dalam keterlambatan pelaksanaan pembangunan dapat dibenahi melalui proses pelelangan lebih cepat. Terkait pandangan umum yang disampaikan Fraksi Golongan Karya, mengenai perlunya mempercepat langkah dan tahapan pembangunan melalui proses pelelangan lebih cepat dan meningkatkan pengawasan kelembagaan, Pemkab sependapat, karena pembangunan tepat waktu akan meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat.
Demikian juga mengenai fasilitas pelayanan kesehatan yang dinilai belum maksimal, akan menjadi bahan evaluasi Pemkab. Terkait pandangan umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang mempertanyakan belanja urusan pendidikan, baru dianggarkan 19,39  persen, menurut Sekda,  urusan pendidikan di Kabupaten Bengkalis tak hanya dianggarkan di Dinas Pendidikan, tetapi juga berada di SKPD lain yang menyangkut pendidikan kedinasan serta di PPKD terkait dengan belanja hibah dan bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga/swasta di bidang pendidikan. Sehingga secara total sebenarnya jumlahnya jauh melebihi dari 20 persen sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Mengenai alokasi belanja yang besar lebih banyak terpakai untuk belanja tidak langsung sebesar Rp670.894.138.686,38, Sekda menjelaskan, belanja dimaksud digunakan buat memenuhi kesejahteraan 4.720 orang tenaga administrasi, tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan keinginan beberapa fraksi berupa gaji dan tunjangan sehingga dana untuk biaya langsung bersisa Rp283.741.733.633 yang dipergunakan untuk  pembangunan sarana dan prasarana serta kegiatan lain di Dinas Pendidikan.
Terkait pembangunan jaringan distribusi listrik di Desa Bukit Kerikil sepanjang 11 kilometer yang terkendala masalah perizinan lintasan jaringan listrik di kawasan HTI, dijelaskan, hakikatnya Pemkab ingin melakukan yang terbaik bagi masyarakat, namun tetap memahami aturan, mekanisme dan tahapan dalam pelaksanaan pembangunan. Terkait pandangan umum Fraksi Gerindra, mengoptimalkan pendapatan dan penerimaan daerah untuk program prioritas dan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, Pemkab setuju. Tentang realisasi pendapatan daerah tahun 2015 mendatang lebih maksimal, menjadi komitmen Pemkab meningkatkan sumber pembiayaan pembangunan.
Sedangkan mengenai sumber pembiayaan daerah yang berasal dari silpa dan pencairan dana cadangan telah diproyeksikan berdasarkan realisasi tahun berjalan dengan telah memaksimalkan seluruh pelaksanaan program dan kegiatan tahun ini.  man