Dana Bagi Hasil Turun

Rp41 M ADD Dipending

Rp41 M ADD Dipending

SABAK AUH (HR)-Alokasi Dana Desa tahun 2015 terpaksa dikurangi, imbas dari Dana Bagi Hasil yang turun akibat harga minyak mentah anjlok. Akibatnya Anggaran Dana Desa ditunda Rp41 miliar dari Rp205 miliar yang direncanakan.

 Hal ini menjadi pertanyaan masyarakat, karena pembangunan fisik oleh pemerintah kampung tertunda.

Putra (29) warga Kampung Selat Guntung, Kecamatan Sabak Auh mempertanyakan hal ini pada anggota DPRD Siak Syamsurizal saat reses akhir pekan lalu.

 Dengan pengurangan realisasi itu, ia menilai porsi 30 persen untuk operasional dan 70 persen untuk kegiatan fisik yang ditetapkan Peraturan Pemerintah tidak bisa dipenuhi.

"Kami telah diskusi dengan Pemerintah Kampung, ada pemangkasan ADD, kami jadi kesulitan mengatur program," kata tokoh pemuda Kampung Selat Guntung ini.

Ia meminta, anggota DPRD Siak bisa menjelaskan kenapa Pemerintah Kampung bisa menerima dana untuk pembangunan lebih kecil dari tahun sebelumnya.

Menanggapi hal itu, Muhtarom mengatakan DPRD Siak telah menetapkan APBD 2015 sejah Desember 2014 lalu. Di tengah perjalanan terjadi pengurangan DBH, dampaknya pada penundaan program.

Sayangnya, penundaan program ini tidak didiskusikan terlebih dahulu pada anggota DPRD Siak.

"Kami sudah menetapkan anggaran dari Desember 2014 lalu, tidak akan ada pihak yang berani memotong anggaran kecuali melalui pembahasan APBD-P di Dewan.

 Kali ini memang ada penundaan program, namun tidak ada koordinasi dengan kami, jadi bukan DPRD yang menunda," kata Muhtarom.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) Siak, Abdul Razak, saat ditemu diruang kerjanya, Selasa (24/3) membenarkan adanya penundaan program tersebut.

"Sebelumnya dianggarkan Rp205 miliar. Karena terjadi penurunan DBH, kami melakukan perhitungan, penundaan program yang kurang prioritas, penurunannya sekitar Rp41 miliar.

 Bappeda menetapkan angka yang bisa direalisasikan sekita Rp170 miliar," kata Abdul Razak.

"Untuk gaji perangkat Kampung dan guru honor tetap, bahkan mengalami kenaikan, penundaannya pada pembangunan fisik," terang Wan Abdul Razak. (lam)