Plt Gubri Serahkan DIPA Rp31 Triliun

Fokus Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran

Fokus Kurangi Kemiskinan dan Pengangguran

PEKANBARU (HR)-Pelaksana Tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengingatkan seluruh bupati/walikota untuk menggunakan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2015 dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat, pembangunan, serta mengu-rangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Ia juga berharap, kegiatan yang bersumber dari anggaran tersebut, sudah bisa dilaksanakan mulai Januari tahun depan.
Harapan itu dilontarkannya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan dana transfer tahun 2015, kepada 12 bupati/walikota se-Riau dan pejabat instansi vertikal se-Riau. Penyerahan dilakukan secara simbolis, dalam kegiatan yang ditaja di Kantor Gubernur Riau, Selasa (17/12).

"Setelah DIPA diterima, kepala daerah diminta untuk segera bekerja. Pergunakanlah anggaran tersebut untuk kemakmuran masyarakat dan pembangunan," ingatnya.

Menurut dia, penyerahan DIPA kepada kepala daerah sebagai pengguna anggaran, merupakan pesan dari Presiden Jokowi, agar kegiatan pemerintah dapat berjalan sejak awal tahun 2015. DIPA tersebut diterima kepala instansi vertikal dan 12 kabupaten kota atau perwakilan. DIPA yang diterima Riau yaitu sebesar Rp31,5 triliun atau naik 5,5 persen dibanding tahun 2014 yang sebesar Rp29,5 triliun.

Plt Gubernur Riau  berharap bupati walikota bisa menggunakan DIPA dengan seefisien mungkin serta fokus pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Ini merupakan cerminan keinginan kita bersama dalam penggunaan anggaran yang lebih cepat, bermanfaat dan bisa mencapai target tujuan pembangunan yang dilaksanakan tahun depan," ungkapnya.

Andi Rahman, demikian panggilan akrabnya, juga meminta kepada seluruh daerah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Pusat melakukan penghematan anggaran khususnya untuk biaya bahan bakar kendaraan dinas.

"Karena itu, saya meminta kabupaten kota agar dapat mendukung hal itu, dapat mencermati berbagai kebijakan untuk penghematan anggaran ini," tegasnya.

Tidak hanya itu, para bupati/walikota juga dminita sesegera mungkin menyerahkan DIPA tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, program kerja yang dananya bersumber dari APBN tersebut sudah bisa dilaksanakan pada Januari 2015, sehingga diharapkan dapat meningkatkan realisasi program pemerintah.

Dalam kesempatan itu Andi juga berpesan kepada seluruh pengguna APBN ini untuk bisa memperbaiki kualitas dan kuantitas belanja. "Hingga nantinya diharapkan dapat memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bagus dalam pelaporan keuangan," ungkapnya

Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Riau, Syafruddin,  menjelaskan,  penyerahan DIPA lebih awal ini hendaknya dapat meningkatkan kinerja, baik itu Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan juga terhadap lembaga vertikal.

"Kita berharap agar penggunaan anggaran ini dapat digunakan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku. Libatkan pengawas masing-masing lembaga, untuk memastikan kelengkapan berbagai persyaratan dari penggunaan anggaran ini," katanya. (nur)