SABAK AUH (HR)- Pelayanan kesehatan terus menuai kritik, baik itu program BPJS atau Jamkesda. Bahkan masyarakat mengatakan program berobat gratis itu bohong.

Keluhan ini disampaikan Effendi, warga Kampung Sungai Tengah, kecamatan Sabak Auh. Dikatakannya  gembar-gembor berobat gratis tidak sesuai dengan pelayanan yang diberikan ke masyarakat, banyak warganya yang harus menebus obat ke apotik. Banyak juga masyarakatnya yang terlantar di RSUD Siak.

Jika ingin mendapat pelayanan yang cepat dan baik harus mengeluarkan uang, dengan menaikkan kelas pelayanan atau minta rujukan ke Pekanbaru. Atas hal itu, ia menuntut pengawasan anggota DPRD Siak agar janji pelayanan kesehatan gratis itu bisa terealisasi dengan sempurna. Gratis bukan harus diterlantarkan.

"Tentang Kesehatan, katanya gratis dari program Jamkesda, tapi nyatanya beberapa orang di RSUD terlantar, pakai duit baru bisa berobat. Kami terpaksa mengantarkan keluarga kami yang sakit ke rumah sakit di Pekanbaru untuk mendapat pelayanan yang cepat," keluh Effendi dalam forum reses anggota DPRD Siak, Sutarno akhir pekan lalu.

Di tempat terpisah, Bapekam Selat Guntung Syamsudin Sarmin juga menyampaikan hal yang sama. Ia menceritakan pengalamannya kontrol mata setelah operasi. "Setelah operasi, mata saya sakit, saya periksa ke RSUD Siak. Dokternya bilang ada infeksi, dikasih resep dan diminta menebus obat ke apotik," kata Syamsudin Sarmin.

"Saya dioper ke apotik, kemana yang dibilang berobat gratis itu. Nampaknya ini ada permainan, dua kali saya pergi mengalami hal yang sama, separuh beli di Apotik, separuh obat dikasih di loket," kata Syamsudin Sarmin.

Ia mengakui operasi mata tidak mengeluarkan biaya, namun ada beberapa obat yang harus dibeli, dengan alasan obat tersebut tidak tersedia. "Saya kecewa, sekarang malas lagi kontrol, mau sakit atau tidak lantaklah. Berobat gratis itu bohong," kata Syamsudin Sarmin mengungkapkan kekecewaannya.

Menanggapi hal itu, Sutarno menyampaikan jika masyarakat merasa diterlantarkan saat berobat di RSUD Siak agar segera melapor ke Dewan. Sehingga pihaknya bisa langsung turun meninjau. "Kalau ada pelayanan Jamkesda yang mengecewakan, pasien tidak teratasi atau dicuekin, kasih tahu kami," kata Sutarno.

Ia menjelaskan, rujukan dari pihak RSUD ke rumah sakit lain harus melalui dokter yang melayani. Jika permintaan pasien, maka di rumah sakit yang dituju nanti pelayanan gratis tidak bisa didapat.

"Kalau pihak RSUD Siak tidak sanggup, dokternya akan memberikan rujukan. Tapi jangan sampai mereka bilang sanggup tapi pasien terlantar," kata Sutarno. (lam)