Soal SK Kubu Agung Laksono

Yorrys Ngaku Sudah, Menkumham Belum

Yorrys Ngaku Sudah, Menkumham Belum

JAKARTA (HR)-Teka-teka tentang pengesahan kepengurusan Partai Golkar untuk  kubu Agung Laksono, makin menarik untuk disimak.
 
Hal itu setelah Wakil Ketua Umum Partai Golkar kubu Agung, Yorrys Rawyyai mengakui sudah ada Surat Keputusan Menkumham. Sementara, Menkumham Yasonna Laoly malah membantahnya.

Tidak itu saja, perbedaan persepsi juga terjadi internal di kubu Agung Laksono. Bila Yorrys mengaku sudah mengantongi Surat Keputusan (SK) tersebut pada Jumat (20/3), Ketua DPP Leo Nababan justru baru berharap SK tersebut bisa terbit hari ini (Senin, 23/3).

"Saya boleh berharap mudah-mudahan besok keluar, agar pas dengan hadiah ulang tahun, sang nahkoda baru, Agung Laksono, ke-66," ungkap Leo Nababan di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Minggu (22/3).

Golkar kubu Agung memang akan mengadakan syukuran kemenangan esok hari berupa pergelaran wayang kulit dan ruwatan. Syukuran itu juga bertepatan dengan ultah Agung Laksono.

Terkait pernyataan Yorrys yang mengaku sudah memegang SK pada Jumat lalu, Leo enggan menanggapi. "No comment, saya tidak mau jawab," ucapnya.

Sebelumnya, Yorrys mengatakan, SK tersebut diterima oleh Agung Laksono setelah melengkapi sejumlah persyaratan seperti akta notaris hingga kepengurusan yang mengakomodir hasil Munas Bali atau kubu Aburizal Bakrie. SK itu pun disebut sudah diperbanyak dan dibagikan ke kader.

Namun demikian, kubu Ical pun tak langsung percaya dengan klaim Yorrys. Bambang Soesatyo menantang Agung cs untuk membuktikan SK pengesahan kepengurusan tersebut.

Belum Lengkap
Sementara itu, Menkumham Yasonna Laoly saat dikonfirmasi terkait hal itu, memastikan pihaknya belum mengeluarkan SK tersebut. "Belum, dipastikan belum," ujarnya, usai mengantar Presiden Jokowi terbang ke Cina dan Jepang, di Bandara Halim Perdanakusuma, Minggu kemarin.

Yasonna mengatakan masih ada dokumen yang belum lengkap yang diserahkan kepada pihaknya. Meski diakui kelengkapan sudah diperbarui, Yasonna hingga hari ini belum mengeceknya.

"Ini melengkapi dokumen. Memang kita minta melengkapi, mungkin sudah dilengkapi tapi belum saya baca," tutur politisi PDIP ini.

Yasonna belum bisa memastikan apakah pihaknya akan mengesahkan atau tidak dengan mengeluarkan SK tersebut. "Kita lihat saja dulu. Kalau belum lengkap? Kalau masih kurang?" tanya Yasonna.

Belum jelasnya kepastian itu menimbulkan kekhawatiran Golkar tak bisa mengikuti pilkada yang akan digelar serentak dalam waktu dekat. Yasonna mengamini hal itu. "Kalau belum beres, ya bisa saja," kata mantan anggota Komisi II DPR ini.

Tak Takut
Tidak sekedar soal SK Menkumham, dualisme kepengurusan Partai Golkar, juga bakal merembes ke DPR. Hal itu seiring pernyataan kubu Agung, yang mengancam akan mengambil alih Fraksi Partai Golkar di DPR. Kabarnya, pengambilalihan itu akan dilakukan saat paripurna perdana di DPR, yang juga akan dilaksanakan hari ini.

Terkait hal itu, Sekjen Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham menegaskan pendukung Aburizal Bakrie tak takut menghadapi ancaman itu.

"Kami tidak takut ancaman, tapi kami justru malu. Karena ancam mengancam itu bukan karakter Golkar. Di saat rakyat ingin melihat program karya-kekaryaan Golkar, tidak sepantasnya saling mengancam," ujarnya dalam siaran pers, Minggu kemarin.

Idrus tak akan meladeni ancaman-ancaman tersebut. Namun tetap saja Golkar hasil Munas Bali tak akan membiarkan kubu Agung mengobrak-abrik FPG DPR yang saat ini digawangi oleh Ade Komaruddin, Bambang Soesatyo, dkk.

"Itu tidak produktif, tidak simpatik, dan tidak bijaksana," kata Idrus yang kini juga dosen program doktor di UNJ ini.

Idrus mengungkap Golkar hasil Munas Bali yang dipimpin ketum Golkar Aburizal Bakrie terus melakukan konsolidasi. Mereka meyakini jalur hukum yang ditempuh bakal memenangkan kepengurusan Golkar hasil Munas Bali sebagai pengurus yang sah.

Sebelumnya, perihal pengambilalihan FPG di DPR RI dilontarkan Wakil Ketua Umum Yorrys Raweyai. Menurutnya, sejumlah kader Golkar yang ada di kepengurusan Agung Laksono, siap menempati beberapa posisi untuk pimpinan komisi atau alat kelengkapan dewan (AKD).

Yorrys yakin perombakan fraksi dan AKD akan berjalan dan tidak terhambat. Ia mengklaim 58 dari 91 anggota fraksi di Golkar sudah sepakat bersama untuk perombakan ini. Namun jika mereka dihadang, mereka menyatakan siap perang menghadapi pimpinan DPR. (bbs, dtc, kom, sis)