PEKANBARU (HR)-Reaksi para pengurus dan kader Partai Golkar di Riau, mulai berubah setelah Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Agung Laksono, menyerahkan susunan pengurus DPP Golkar hasil konsolidasi, kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah itu merupakan mekanisme yang harus ditempuh untuk mendapatkan legalitas kepengurusan dari pemerintah.

Seiring dengan penyerahan pengurus DPP Partai Golkar tersebut, pengurus DPD I dan II Partai Golkar di Riau lebih memilih untuk menunggu keputusan resmi dari pemerintah. Sebab, meski kubu Agung Laksono telah menyerahkan draf susunan pengurus partai, namun di sisi lain kubu Munas Bali masih mengupayakan langkah hukum.

Seperti dituturkan Plt Ketua DPD I Golkar Riau, Arsyadjuliandi Rachman, dirinya tidak berani mengatakan kubu mana yang akan memimpin Golkar. Karena itu, pihaknya memilih untuk menunggu putusan resmi pemerintah.
"Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja dan lihat hasilnya," ujarnya singkat.

Dikatakan Andi Rachman yang juga Plt Gubri ini, saat ini proses di Kemenkumham masih berjalan. Begitu pula dari kubu Aburizal Bakri, juga mengajukan gugatan ke Pengadilan Jakarta Utara.
"Semua masih berproses, ditunggu saja," ungkapnya.

Komentara senada juga dilontarkan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Pekanbaru, Erizal Muluk. Dikatakan, pihaknya juga mengikuti langkah DPD I Riau yang memilih menunggu putusan resmi pemerintah.

"Saat ini kita tidak bicara blok mana yang sah, kalau dibicarakan terus kapan kita akan berkembang. Kita ini ibaratnya pekerja. Kalau di pemerintahan kita harus patuh pada atasan.

Kalau sebagai pekerja kita juga harus patu pada pimpinan. Jadi, kalau yang berganti pimpinan tidak mungkin bawahan juga ikut diganti, kita mengikut pimpinan yang ditetapkan pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, DPD II Rohul, Suparman, juga mengatakan dirinya masih menunggu legalitas kepengurusan yang disahkan pemerintah. Pada prinsipnya Golkar Riau tidak terjadi konflik dan selalu menunggu arahan dari pimpinan. Sebagai kader Partai Golkar, pihaknya akan mengikuti apa yang dikatakan DPP.

Kubu Agung

Sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera versi Munas Ancol, Indra Muchlis Adnan, mengharapkan seluruh kader Partai Golkar di Riau, segera merapatkan barisan dan mengakui kepengurusan Agung Laksono.

"Kami siap menerima mereka, kalau mau gabung Alhamdulillah, kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang jelas hasil dari pleno beberapa hari lalu, sudah jelas arahan dari ketua, melakukam konsolidasi di daerah.

Kita tidak akan memecat kader, yang ada merangkul mereka, tapi kalau tidak mengakui Agung sebagai ketua, mau bagaimana tidak mungkin dipertahankan," ujarnya.

Begitu juga terkait pelaksanaan Pilkada serentak Desember mendatang, Indra mengatakan, yang berhak maju adalah yang sudah disetujui hasil musyawarah daerah, yang pengurus DPD II-nya sudah masuk dalam kepengurusan Agung Laksono. Jika tidak, maka bisa dikatakan calon tersebut tidak sah dari Partai Golkar.

"Mulai 1 April, akan dilakukan penjaringan. Sejauh ini belum ada penetapan siapa yang maju, yang jelas adalah kader yang sudah masuk dalam kepengurusan Agung Laksono. Kalau tidak, tentu tidak bisa maju pakai perahu Golkar," tegasnya. (nur)