PEKANBARU (HR)-Prediksi banyak kalangan bahwa perpecahan di tubuh Partai Golkar di pusat akan berdampak ke daerah, saat ini mulai terbukti. Khususnya dalam menghadapi ajang Pilkada serentak pada Desember 2015 mendatang.

Koordinator Wilayah (Korwil) Sumatera, Partai Golkar kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan, menegaskan sejauh ini belum ada keputusan resmi dari Partai Golkar, terkait siapa kader partai yang berhak maju dalam ajang pemilihan kepala daerah tersebut. Bila pun ada yang maju, maka kader partai itu haruslah mendapat restu dari DPP kubu Agung Laksono.

Menurutnya, hingga saat ini tidak ada yang boleh menyatakan maju sebagai calon kepala daerah dari Partai Golkar.

"Hari Selasa (besok, red) adalah penetapan calon kepala daerah. Pleno akan dilaksanakan di DPP, sampai saat ini belum ada yang menyatakan maju di Pilkada Riau. Ada juklak dan juknisnya dalam menetapkan calon. Kita taat aturan dan azas yang ada di partai, tidak sembarang tunjuk saja," ujar Indra, Minggu (15/3).

Ditambahkannya, jika ada kader Partai Golkar maupun anggota DPRD kabupaten/kota maupun provinsi, yang menyatakan maju dan mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, itu hanya pendapat pribadi. Dikatakan, tidak dibenarkan meresmikan sendiri maju sebagai calon kepala daerah.

"Kalau dari kubu ARB yang menyatakan maju, silakan. Tapi kami tegaskan lagi, bagi Golkar yang sah, belum ada penunjukan calon kepala daerah. Yang akan maju nanti adalah kader yang sah di bawah pimpinan Agung Laksono," ingatnya.

Jangan Sembarang Ancam
Pernyataan itu mendapat reaksi dari Ketua DPRD Riau, yang juga ketua DPD II Partai Golkar Rokan Hulu, Suparman. Sebelumnya, Suparman sudah menyatakan maju dalam Pilkada Rohul menggunakan perahu Partai Golkar.

Suparman mengaku tetap optimis akan menggunakan perahu Golkar. "Saya ini kader Golkar, tidak mungkin pula orang lain dari Golkar yang didukung untuk maju di Pilkada nanti," ujarnya.

Apalagi sejauh ini dirinya sudah melalukan koordinasi dengan DPP dan DPD I Golkar. Sejauh ini, tambahnya, belum ada perubahan nama untuk calon yang akan maju di Rohul dari Partai Golkar.

"Tekad saya sudah bulat dan mendapat dukungan dari Golkar," tegasnya.

Meski terjadi perubahan di pengurusan partai di tingkat pusat setelah Menkumham mengakui kepengurusan Agung Laksono, Suparman mengatakan, hal itu tidak akan berpengaruh terhadap kondisi di daerah.

"Kita belum menerima surat keputusan yang sah, proses masih berlanjut," ungkapnya.

Sementara ketika disinggung tentang pernyataan Indra Adnan, terkait calon Pilkada dari Partai Golkar di Riau, Suparman mengaku tak takut. Ia balik mengatakan, jika memang Indra menyatakan dirinya sebagai Ketua DPD I Golkar Riau, seharusnya menggandeng seluruh kader Golkar di Riau. Bukan mengancam dengan mem-PAW seluruh DPD.

"Jangan mengancam-ngancam lah, kalau memang di ditunjuk sebagai Korwil yang sah, dia harus mempersatukan kader, bukan justru mengancam. Hati-hati, kalau mengancam hati-hati," tegasnya.

Dua Minggu
Terkait kepengurusan DPD Partai Golkar di Riau, Indra mengatakan pihaknya memberikan batas waktu selama dua minggu kepada seluruh kader Golkar yang ada di Riau, untuk mematuhi putusan Menteri Hukum dan Hak Azazi Manusia (Menkumham) yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono.

Jika tidak mengakui maka, pihaknya akan membentuk kepengurusan partai Golkar yang baru, khususnya di daerah-daerah yang tidak mau mematuhi putusan Menkumham tersebut.

Meski demikian, Indra mengatakan, dirinya tidak akan memecat pengurus Golkar versi Aburizal Bakri, karena tidak ada hak dia untuk memecat pengurus di bawah kepemimpinan ARB. Namun dirinya membuka dengan lapang dada kepengurusan ARB untuk masuk di kepengurusan Agung Laksono.

"Saya ini orang Agung Laksono, bukan orang ARB. Saya tidak akan memecat yang kubu ARB, jadi yang bisa memecat ya ARB bagi yang ada di ARB. Tapi bagi kami, melakukan konsolidasi partai perlu dilakukan, kalau mereka mau mengakui kami ya kami terima, kalau tidak, ya tidak apa-apa. Kalau mereka tidak dia tidak mengakui Agung, bagaimana kami mau mempertahankan, tentu harus ada kepengurusan yang baru," ujarnya.

Mantan Bupati Indragiri Hilir ini, kembali menegaskan bahwa, tidak akan ada pembekuan terhadap kader-kader Golkar di Riau. Selama kader Golkar tersebut mengakui Agung Laksono sebagai ketua umum, sesuai dengan keputusan Menkum HAM. Dan dirinya sebagai Korwil Sumatera yang di SK kan oleh Agung Laksono, memberikan kesempatan kepada kadernya segera merapat.

"Dua minggu batas waktu yang kami berikan manfaatkan dengan sebaiknya. Kita ingin mempersatukan, tidak memecah belah, tapi dengan keputusan mengakui Golkar yang berkantor di Slipi," tegasnya. ***