SIAK (HR)-Tiap Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Siak diingatkan untuk merealisasikan program yang diusulkan masyarakat melalui forum Musyawarah Rencana Pembangunan. Cara ini dinilai tepat, karena program pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Siak.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Siak, Alfedri, saat membuka rapat forum SKPD, Rabu (11/3), di Raja Indra Pahlawan Room, Kantor Bupati Siak. Hadir pada kesempatan ini, Ketua DPRD Siak, Indra Gunawan, Sekda Siak, Tengku Said Hamzah, asisten, seluruh kepala SKPD di lingkungan Kabupaten Siak, camat, lurah dan penghulu se-Kabupaten Siak.

Alfedri mejelaskan, proses perencanaan pembangunan dimulai dari atas ke bawah (top down) dan bawah ke atas (bottom up). Diselaraskan melalui musrenbang di tingkat  kampung, kecamatan, Kabupaten, propinsi serta nasional.

"Musrenbang merupakan proses perencanaan pembangunan. Diusulkan dari masyarakat dan dirumuskan bersama-sama, kemudian dilaksanakan sesuai jenjang pemerintahan," jelasnya.

Menurut Alfedri, forum SKPD ini sangat strategis guna menentukan realisasi program pembangunan tahun ini. Pertemuan antara kelompok masyarakat instansi sektoral dan spesialis Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bappeda, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemkab Siak.

"Tujuan forum SKPD ini untuk menyelaraskan antara usulan hasil-hasil musrenbang kecamatan, dengan draf rencana kerja SKPD. Selain itu juga memberikan kesempatan kepada kelompok sektoral untuk memberikan masukan dan usulan kegiatan yang dinilai mampu mengatasi persoalan yang ada di sektor tertentu," kata Alfedri.

Ditambahkannya, forum SKPD ini ditujukan untuk melakukan sinergitas antara usulan kegiatan yang bersifat spesial dan usulan sektoral.

Untuk itu Alfedri mengingatkan kepada setiap SKPD untuk melakukan efisiensi anggaran dalam perencanaan dan realisasi program pembangunan. Mengingat dana bagi hasil (DBH) dari hasil bumi migas dari pemerintah pusat mengalami penurunan.

Meski APBD 2015 sudah ditetapkan, namun realisasi program harus dilakukan dengan skala prioritas. Beberapa program yang telah direncanakan sebagian ada yang harus dipending. Pasalnya penurunan DBH diperkirakan drastis, sehingga anggaran yang ada diperkirakan tidak memenuhi untuk merealisasikan semua program.

"Utamakan program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," terang Alfedri.
Efisiensi anggaran, lanjut Alfedri, harus dilakukan mengacu interuksi Presiden RI Jokowi, baik dalam hal pengeluaran perjalanan dinas atau pengeluaran lain yang dirasa tidak begitu penting.

Seluruh SKPD kembali diingatkan untuk mengamati peluang dana bantuan yang bersumber dari APBD Provinsi Riau maupun APBN.

"Jika hanya mengandalkan APBD Kabupaten Siak tentu terbatas, tolong SKPD lebih proaktif buat usulan program melalui proposal, dengan melirik program-program yang direalisasikan melalui dana APBN. Proposal bisa diajukan ke Kementerian maupun Provinsi," imbau Alfedri.

Dicontohkannya, pada program bantuan penanaman bibit jagung dari Kementerian Pertanian, bantuan keuangan dari provinsi, serta peluang lainnya.

"Peluang itu harus dikejar, saya minta SKPD harus proaktif mengejarnya agar program yang ditargetkan kepala daerah tercapai sesuai RPJM di akhir masa jabatannya," pungkasnya. (adv/hms).