Natuna (HR) -Bupati Natuna Ilyas Sabli mengatakan, pelaksanaan pemilihan kepala daerah  Natuna pada Desember 2015 mendatang terancam gagal terlaksana, karena APBD Natuna tidak cukup untuk membiayai pelaksanaan pilkada serentak tersebut.
"Pascakabar pengurangan Dana Perimbangan untuk Natuna ditahun 2015, Anggaran APBD Natuna diperkirakan tidak cukup kuat untuk melaksanakan Pilkada serentak Desember tahun ini, karena anggaran kita mungkin kurang," kata Ilyas Sabli di Ranai, Rabu (11/3).
Menurut Ilyas, alokasi Dana Perimbangan untuk Natuna bakal dikurangi Rp 300 miliar pasca penurunan harga minyak mentah beberapa waktu lalu. Sementara itu, anggaran APBD Natuna 2015 juga sudah berjalan dan terbatas pada program-program yang sudah termaktub dalam buku Perda APBD Natuna 2015.
Karena itu, Ilyas mengaku bingung mengalokasikan anggaran pelaksanaan Pilkada yang diusulkan KPU sebesar Rp 300 miliar akan diambilkan dari pos mana, meskipun Mendagri dan KPU pusat akan membuat payung hukum dan aturannya. Namun,  saat ini ketersedian anggaran APBD Natuna sangat terbatas, sehingga sulit untuk mengalokasikan anggaran Pilkada.
"Selain itu, APBD kita hampir dipastikan berkurang, karena pendapatan kita sangat tergantung pada dana perimbangan pusat, sementara pemerintgah pusat sudah memberitahu akan ada pengurangan dana perimbangan tak kurang dari Rp 300 Miliar akibat harga minyak dunia turun," katanya.
Sementara pemerintah Natuna sudah terikat kontrak harus menyelesaikan program kegiatan pembangunan sejumlah proyek-proyek yang beranggaran besar, diantaranya Bandara Enclave Sipil, Pasar Modern Ranai, Gedung Wanita, Gedung Arsip Daerah, sejumlah proyek Infrastruktur lainya baik jalan dan jembatan ynag sudah berjalan.
Jika ditambah lagi kewajiban penganggaran Pilkada seperti ynag diusulkan KPU Natuna sebesar Rp 14 Miliar APBD Natuna akan semakin keteteran. (Baca: Anggaran Pilkada Natuna akan Ditinjau Ulang sesuai Surat Edaran Kemendagri)
"Pemkab Natuna tahun ini sudah terikat kontrak harus menyelesaikan proyek infrastuktur yang cukup besar. Nah, ditambah lagi dengan anggaran KPU, sesuai dengan usulan KPU jumlahnya Rp 14,5 Miliar, apa gak keteteran anggaran kita," katanya.
Namun Ilyas berusaha semua kewajiban pemerintah itu akan senantiasa ditunaikan semaksimal mungkin sehingga pembangunan dan semua program bisa berjalan sebagaimana mestinya.
"Tapi kita tetap siap menganggarkan untuk Pilkada ini, karena itu juga kewajiban pemerintah. Saya rasa akan ada solusi menghadapi kendala ini meski anggaran kita difisit," kata Bupati Natuna ini.(btd/ivi)