SELATPANJANG (HR)- Pengentasan kemiskinan yang menjadi komitmen Pemerintah KabupatenKepulauan Meranti tak cukup jika hanya mengandalkan dana APBD. Kini dengan dijalankannya Program Perlindungan Sosial yang dicanangkan Pemerintahan Presiden Jokowi, Pemkab Meranti menyatakan siap mensukseskannya.

Salah satunya melalui sosialisasi penggunaan 3 kartu 'sakti' Jokowi. Diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat Meranti penerima kartu tersebut.

"Kartu ini belum familiar di tengah masyarakat dan secara nasional mulai disosialisasikan. Kita harapkan kartu ini dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat miskin di Kabupaten Meranti," ujar Sekda Iqaruddin saat membuka kegiatan sosialisasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahtaraan Sosial (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) Tahun 2015, di Selatpanjang, Selasa (7/3).

“Inilah yang mendasari Pemkab Meranti menggelar Bimtek Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Kesejahtaraan Sosial (KKS) dan Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera (KSKS) untuk aparatur kecamatan dan kelurahan, tim pendamping PKH dan peserta dari instansi terkait lainnya,”katanya.

Seperti diketahui, Program Perlindungan Sosial yang dicanangkan pemerintah pusat untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia, lewat 3 kartu 'sakti' Jokowi sejalan dengan program pemerintah daerah. Namun sayangnya di Meranti masih banyak yang belum memahami fungsi kartu dan pencairan dana bantuannya.

Diharapkan dengan sosialisasi yang menghadirkan M. Arif Tasrif selaku Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan - TNP2K dan Prof. Salahudin serta Himawan dapat memberikan pemahaman kepada peserta tentang pemanfaatan kartu 'Sakti' tersebut.

Dijelaskan Sekda, agar kartu 'sakti' tersebut tepat sasaran dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat diperlukan data yang valid. Saat ini masih banyak kantong-kantong kemiskinan yang belum terdata dengan baik. Untuk itu Sekda meminta dinas terkait untuk membuat data yang valid, sehingga penyaluran berbagai bantuan sosial dapat tepat sasaran.

"Ini merupakan PR kita bagaimana menyelaraskan dan mensukseskan program nasional penanggulangan kemiskinan ini,"sebut Sekda.

Sekda juga berharap, seluruh pihak satu persepsi menyatukan gerak langkah dalam mensukseskannya. "Data valid ini juga untuk mengantisipasi kecemburuan di tengah masyarakat, jangan sampai yang berhak tidak dapat yang tidak berhak justru dapat," jelas Sekda dimana jika terjadi kesalahan merupakan kesalahan semua.

Selain itu sebagai daerah baru pemekaran dengan tingkat kemiskinan mencapai 35 persen, Sekda berharap Meranti dapat menjadi daerah prioritas pengentasan kemiskinan nasional, jika perlu dijadikan pilot project nasional program sosial. (adv/hms)