PEKANBARU (HR)-Plt Ketua DPD Partai Golkar Riau Asyadjuliandi Rachman menegaskan, kondisi partai berlambang pohon beringin di Bumi Lancang Kuning masih solid, walaupun terjadi konflik di pusat.

Hal itu disampaikannya ketika dikonfirmasi terkait keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, yang mengakui kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Seperti diketahui, keputusan itu melahirkan reaksi beragam dari internal Partai Golkar di pusat. Khususnya kubu Aburizal Bakrie yang menyatakan menolak keputusan itu. Bahkan kubu Aburizal juga berencana melaporkan Menkumham ke polisi.

Terkait keputusan itu, Andi Rachman, demikian panggilan akrabnya, mengaku belum menerima surat putusan Menkumham tersebut. Namun ia menegaskan, sampai saat ini Partai Golkar di Riau aman-aman dan tidak ada konflik.

"Golkar Riau masih kondusif, tidak ada dualisme di Golkar Riau. Saya juga belum ada menerima surat putusan dari Menkum HAM," ujarnya, Selasa (10/3).

Siapkan Musda
Sementara itu, Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Riau-Kepri kubu Agung Laksono, Indra Muchlis Adnan mengatakan, pihaknya telah menerima surat keputusan Menkumham tersebut.

Dalam konferensi pers yang digelar di salah satu hotel di Pekanbaru, Selasa kemarin, Indra mengatakan, mengacu surat MP, partai diminta melakukan konsolidasi hingga Dewan Pimpinan Daerah (DPD) tingkat II.

Khusus untuk di Provinsi Riau, terkait sudah berakhirnya semua kepengurusan DPD II dan menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak di 9 kabupaten/kota, maka akan dilakukan Musyawarah Daerah (Musda) untuk seluruh kepengurusan DPD II di Riau.

"Dalam waktu dekat, kita segera melaksanakan Musda di seluruh kabupaten/kota di Riau, kemudian baru menyiapkan diri untuk pelaksanaan Pilkada di 9 daerah di Riau," ujarnya.

Terkait keputusan itu, Indra juga meminta seluruh kader Partai Golkar di Riau mematuhi putusan tersebut.  "Keputusan dari Menkum HAM sudah final dan mengikat. Jai tidak ada lagi golkar versi ARB dan versi Agung. Yang ada saat ini Golkar satu hasil Munas Ancol, dibawah pimpinan Agung Laksono. Jadi saya minta semua kader Golkar Riau jembali bersatu dan patuhi putusan yang telah dikeluarkan," ujarnya.

Menurutnya, saat ini sudah ada tiga daerah menyatakan mendukung dan menghormati keputusan Mahkamah Partai. Tiga daerah tersebut adalah, Kabupaten Inhu, Inhil, dan Kuansing.

"Saya berharapa DPD II lainnya bisa mengikut jejak tiga daerah yang telah menghormati keputusan mahkamah partai. Sebagai kadet harus menghormati mahkamah partai," ungkapnya.

Untuk itu kata Indra, seluruh DPD II Kabupaten Kota, segera melakukan konsolidasi, sampai bulan April. Jika lewat bulan April, maka pimpinan DPD II yang tidak melaksanakannya akan di carateker.

"Selepas bulan April kita disibukkan persiapan pilkada di beberapa daerah. Jadi perlu dilakukan konsolidasi secepatnya, agr kita bisa mempersiapkan Pilkada tahun ini. Kalau tidak juga ada perubahan maka akan di carateker," tegasnya. (grc, nur, rtc)