JAKARTA (HR)-Kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono, digadang-gadang akan disahkan Kementerian Hukum dan HAM. Saat ini, isu tersebut berhembus kian santer. Menurut rumor yang beredar, pengesahan kubu Agung tersebut akan dilaksanakan hari ini (Selasa, 10/3).

Terkait rumor itu, kubu Aburizal Bakrie menyatakan akan melakukan perlawanan. Salah satunya, dengan mengumpulkan seluruh DPD tingkat I dan II. Kubu Ical juga mengancam akan menguak kecurangan penyelenggaran Munas Partai Golkar versi Ancol. Tidak itu saja, dugaan kecurangan itu akan dilaporkan kepada badan penegak hukum.

Sejauh ini, belum ada pihak yang berani memastikan kebenaran rumor yang menyebutkan bahwa Menkum HAM Yasonna Laoly akan mengesahkan pengurus Partai Golkar versi Munas Ancol tersebut.

Sejauh ini, isu tentang pengesahan dari Kemenkum HAM itu dilontarkan Wakil Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Ancol, Yorrys Raweyai. Menurutnya, ia sudah mendengar kabar bahwa tanda tangan Kemenkum HAM sudah dibubuhkan di lembaran Surat Keputusan (SK), namun masih menunggu nomor surat.

"Kemarin sudah diteken, tinggal kasih nomor," ujar Yorrys, Senin (9/3).

Dikatakan, setelah SK itu resmi terbit, maka 'bersih-bersih' pengurus akan dimulai. Namun Yorrys menegaskan, pihaknya tak akan sembarang 'membuang' orang. Ada kriteria tertentu yang akan dirangkul. Namun sudah ada dua nama yang pasti tak akan dirangkul, mereka adalah Bambang Soesatyo dan Ade Komaruddin.

"Untuk Ade Komaruddin dan Bambang mungkin belum waktunya. Mungkin mereka harus menunggu sampai Munas 2016 nanti," ujarnya.

Ade Komaruddin kini menjabat sebagai Waketum Golkar hasil Munas Bali, sedangkan Bambang Soesatyo adalah Bendahara Umum. Selain dua jabatan itu, di fraksi, Ade dan Bambang adalah duet ketua dan sekretaris fraksi.

"Mereka punya potensi dan kompetensi, namun mungkin belum waktunya," ujar Yorrys.

Bambang dan Ade selama ini memang kerap bicara keras menanggapi perseteruan dengan kubu Agung. Selain itu, kubu Agung memang sudah menunjuk dua pimpinan fraksi versinya sendiri, yaitu Ketua Fraksi Agus Gumiwang dengan Sekretarisnya Melchias Markus Mekeng.

Sementara itu, Sekjen Golkar Zainuddin Amali ketika ditanya tentang rumor itu, mengaku tak tahu menahu. Dia hanya meminta kader-kader Golkar menunggu dengan sabar pengumuman dari Menkum HAM Yasonna Laoly.

Namun mantan Ketua DPD I Golkar Jatim ini mengaku mendengar informasi yang menyebutkan pengumuman dari Menkum HAM akan dilakukan dalam waktu dekat.

"Kepada teman-teman kader dan pengurus partai di seluruh daerah, dimohon tenang. Jangan terprovokasi oleh berita-berita, isu-isu yang belum tentu ada dasarnya. Kita tunggu saja dari pemerintah, yakni surat Kementerian Hukum dan HAM, satu dua hari ini, pasti," ujarnya.

Belum Ada
Sementara itu, pihak Kemenkum HAM menyatakan, sejauh ini belum ada keputusan dari Menteri Yasonna. "Saat ini sedang ditelaah oleh tim menterinya, dan masih dalam proses verifikasi data. Belum tahu apa menteri menerima, menolak ataupun ada catatan lain," ujar Kepala Sub Bagian Pers dan Media Kemenkum Ham Fitriadi Agung Prabowo.

Agung Temui Mega
Sementara itu, Agung Laksono dikabarkan langsung menghadap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Agung tak kuasa melampiaskan rasa bahagianya setelah mendapatkan kabar Menkum HAM bakal mengeluarkan SK untuk Golkar hasil Munas Ancol.

Agung datang menghadap ke kediaman Mega di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Senin siang kemarin. Kabarnya, kedatangan Agung juga didampingi sejumlah elite Partai Golkar.

Namun saat dikonfirmasi detikcom, Agung sempat berkilah. Meskipun ada foto Agung bersama dua orang lain sedang tertawa bersama di kediaman Mega.

Sedangkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, memperkirakan Kemenkum HAM baru akan mengeluarkan putusannya pada Jumat (13/3) mendatang. "Kan ada waktu 1 minggu, dimasukkan ke sana hari Rabu. Berarti tambah 7 hari di luar Sabtu-Minggu. Kira-kira Jumat akan datang batasnya," lanjutnya.

Tempuh Jalar Hukum
Terkait isu itu, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali, Aburizal Bakrie, dikabarkan tak tinggal diam. Kubu Ical, demikian panggilan akrabnya, berencana mengungkap kecurangan terkait pelaksanaan Munas Ancol. Tidak itu saja, dugaan kecurangan itu juga akan dilaporkan ke Bareskrim Polri.

"Besok kubu Munas Bali akan kumpulkan 34 ketua-ketua DPD I se-Indonesia dan 400-an lebih ketua-ketua DPD II Golkar se-Indonesia di Jakarta," kata Bendahara Umum Golkar hasil Munas Bali, Bambang Soesatyo.

Dikatakan, seluruh pemilik suara di Kongres Golkar tersebut akan menolak hasil Munas Ancol. Selanjutnya, akan dilakukan penyisiran DPD yang dokumen mandatnya diduga dipalsukan untuk Munas Ancol.

"Selain kami akan menyampaikan pernyataan bersama untuk menolak Munas Ancol, kami juga akan mengiventarisir DPD-DPD mana saja yang dokumen mandatnya dipalsukan dan dipaksa hadir di Munas Ancol," ujarnya.,

Tidak itu saja, proses hukum pun akan ditempuh. Pemalsuan dokumen akan dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri.

"Kami menemukan adanya dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen oleh peserta kubu Ancol dan oknum Tim Penyelamat Partai Golkar (kubu Ancol) yang ikut bermain. Jika sudah lengkap, dalam waktu dekat kita segera akan laporkan ke Bareskrim Polri," pungkasnya. (bbs, dtc, kom, ral, sis)