Fitra Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN

Kamis,05 Maret 2015 | 22:33:41 WIB
Fitra Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN
Ket Foto : Ilustrasi


JAKARTA (HR)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan agar biaya pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBN. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih APBN dengan APBD wilayah masing-masing.
Manajer Advokasi-Investigasi Fitra, Apung Widadi mengatakan, telah terjadi tumpang tindih anggaran Pemilu Kada khususnya pada pembiayaan rutin KPUD dan penyelenggaraan Pemilu Kada serentak. Padahal, selama ini APBN membiayai rutin sekretariat KPUD, sementara APBD sebagai sumber pendanaan Pilkada.
"Ini juga terjadi di kasus penyelenggaraan Pemilu Kada serentak yang membiayai jenis barang yang sama, seperti kartu pemilih dan undangan, ini makanya dengan satu sumber pendanaan dari APBN menghindari hal itu," kata Apung dalam diskusi media di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Ia mengatakan, pendanaan dari APBN bisa membuat Pemerintah, KPU Pusat dan DPR mudah menetapkan standar harga Pilkada per DPT untuk menghindari terjadinya pemborosan. Selain itu, penggunaan APBN juga dapat membuat daerah tetap mengalokasikan belanja publiknya. Sebab, daerah memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.(rep/dar)

Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR

Senin,20 Februari 2017 - 07:39:18 WIB

Konsep Bantuan Hukum

(riaumandiri.co)-DI dalam negara demokrasi, penegakan hukum menjadi salah satu indikator untuk menilai demokrastis atau tidaknya suatu negara. Penegakan hukum dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek; yaitu dari sisi aspek regulasi, aspek aparat penegak hukum, dan aspek budaya hukum. Indonesia sebagai negara hukum (rechstaat), negara wajib memberi jaminan kesetaraan bagi setiap warga negaranya di hadapan hukum (equality before the law). Bahkan, sila kedua, dan sila kelima Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar), telah menjamin persamaan hak asasi dan keadilan itu.