Fitra Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN

Kamis,05 Maret 2015 | 22:33:41 WIB
Fitra Sarankan Biaya Pilkada Ditanggung APBN
Ket Foto : Ilustrasi


JAKARTA (HR)-Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyarankan agar biaya pemilihan kepala daerah dibebankan pada APBN. Hal itu untuk menghindari terjadinya tumpang tindih APBN dengan APBD wilayah masing-masing.
Manajer Advokasi-Investigasi Fitra, Apung Widadi mengatakan, telah terjadi tumpang tindih anggaran Pemilu Kada khususnya pada pembiayaan rutin KPUD dan penyelenggaraan Pemilu Kada serentak. Padahal, selama ini APBN membiayai rutin sekretariat KPUD, sementara APBD sebagai sumber pendanaan Pilkada.
"Ini juga terjadi di kasus penyelenggaraan Pemilu Kada serentak yang membiayai jenis barang yang sama, seperti kartu pemilih dan undangan, ini makanya dengan satu sumber pendanaan dari APBN menghindari hal itu," kata Apung dalam diskusi media di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Kamis (5/3).
Ia mengatakan, pendanaan dari APBN bisa membuat Pemerintah, KPU Pusat dan DPR mudah menetapkan standar harga Pilkada per DPT untuk menghindari terjadinya pemborosan. Selain itu, penggunaan APBN juga dapat membuat daerah tetap mengalokasikan belanja publiknya. Sebab, daerah memiliki keterbatasan kemampuan keuangan.(rep/dar)

Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR

Jumat,28 April 2017 - 20:21:08 WIB

Bank Riau Kepri Naik ke Peringkat Dua Nasional Kategori Service Exellence

JAKARTA (RIAUMANDIRI.co)-Marketing Research Indonesia (MRI) bekerja sama dengan Asbanda melakukan evaluasi tentang rangking service exellence di Bank Pembangunan Daerah (BPD) seluruh Indonesia dengan kategori Customer Service, Teller, Satpam, Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Telepon dan Banking Hall. Dari lima kategori tersebut untuk tahun 2017, Bank Riau Kepri (BRK) meraih peringkat dua nasional. Sebelumnya, di tahun 2016 BRK telah meraih loncatan yang luar biasa, yaitu dari rangking 8 nasional menjadi rangking 3 nasional.