Temui Ketua DPR, Forhati Minta Hukuman terhadap LGBT Dipertegas

Temui Ketua DPR, Forhati Minta Hukuman terhadap LGBT Dipertegas
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Presidium Forum Alumni HMI Wati (Forhati) menemui Ketua DPR Bambang Soesatyo. Mereka meminta para anggota DPR untuk mempertegas sanksi hukum terhadap perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) dalam revisi UU KUHP yang masih dibahas di parlemen.
 
Permintaan itu disampaikan oleh Koordinator Presidium Forhati Hanifah Husein. Menurutnya, semua elemen bangsa ini, harus bersatu untuk mencegah perilaku menyimpang dari LGBT agar tidak merusak masa depan kehidupan warga masyarakat bangsa.
 
"LGBT seharusnya menjadi musuh bersama karena perilaku menyimpang ini melanggar norma agama, susila dan budaya Indonesia," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Rabu (25/4/2018).
 
Menurutnya, kehadiran negara dengan perangkat hukumnya untuk menghindari menyebarnya perilaku menyimpang LGBT adalah dengan pemidanaan terhadap mereka yang berperilaku menyimpang itu.
 
"Kami khawatir, jangan-jangan hasil perubahan draf KUHP dalam kaitan hukuman terhadap prilaku kehidupan sejenis, LGBT dan sebagainya sepi-sepi aja terus diketok palu," ujarnya.
 
Dia menambahkan bahwa selama ini KUHP yang dipakai belum direvisi sehingga belum ada hukuman atas LGBT.
 
"Sudah saatnya KUHP meberikan perhatian pada persoalan yang membahayakan bangsa ini," paparnya.
 
Menanggapi masalah revisi KUHP khususnya tentang LGBT, Bambang Soesatyo menyatakan, pihaknya sangat mengapreasi masukan dari Forhati tersebut. Akan tetapi, dia mengingatkan bahwa saat ini masih ada sejumlah pasal-pasal yang masih dalam pembahasan.
 
"Tetapi, target kita paling lambat dua masa sidang lagi dan masih banyak waktu," ujar politisi senior Golkar yang akrab disapa Bamsoet itu.
 
Dalam kesempatan itu Bamsoet juga mengapresiasi rencana Forhati untuk menggelar acara 'Baca Puisi' para tokoh. Termasuk di antaranya adalah Ibu Wapres Mufidah Jusuf Kalla dan Menlu Retno Marsudi.
 
Acara yang akan ditaja pada 29 April mendatang itu digelar di Gedung Perpustakaan Nasional, Jakarta Pusat dan akan dihadiri oleh Ketua MPR Zulkifli Hasan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno.
 
Dalam pertemuan itu turut hadir Sekjen Jumrana Salikki, Bendahara Umum, Kasma Kasim Marewa serta Koordinator Bidang Politik Forhati, Puspayani. 
 
Reporter : Irawan Surya
Editor      : Rico Mardianto