RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ekonom senior Rizal Ramli menyatakan keprihatinannya melihat sistem ekonomi yang dijalankan Indonesia belakangan ini yang tidak sesuai konstitusi dan cita-cita founding fathers atau pendiri bangsa ini.

 

"Sesuai cita-cita founding fathers bahwa ekonomi Indonesia itu di tengah, bukan komunis dan juga bukan kapitalisme liberal," tegas Rizal Ramli didampingi Kwik Kian Gie, di kediamannya, jalan Bangka IX, kawasan Jakarta Selatan, Senin (23/4/2018).

 

Seharusnya menurut Rizal Ramli, negara harusnya memainkan peranan pentingnya dalam meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan lebih mementingkan pihak asing.

 

"Neoliberalisme adalah paham ekonomi yang mengecilkan peran negara seminim mungkin dan menghendaki seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Itulah sebabnya, kita harus melawan setiap upaya dan praktik yang hendak menerapkan ekonomi neoliberal di Indonesia," tegas Rizal Ramli.

 

Dalam sistem ekonomi neolib, sambung Rizal Ramli, yang diuntungkan selalu pihak asing dan para pemodal besar di dalam negeri. Sedangkan rakyat serta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) lebih banyak dirugikan.

 

Ciri lainnya dari sistem ekonomi neoliberal seperti dijelaskan Rizal Ramli, yaitu selalu memotong subsidi dan menaikan harga barang an jasa sesuai standar internasional. "Pada hal pendapatan rakyat jauh di bawah standar internasional," kata Rizal Ramli.

 

Menurut mantan Menko Perekonomian pemerintahan Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu, selama Indonesia mengikuti model pembangunan neoliberal ala Bank Dunia, ekonomi Indonesia tidak akan pernah tumbuh di atas 6,5%.

 

"Ini disebabkan karena Indonesia bergantung  pada utang luar negeri. Jika ekonomi tumbuh lebih dari 6,5%, maka akan terkendala oleh utang yang semakin tinggi dan terjadi overheating," kata Rizal Ramli.

 

Selain itu kata Rizal Ramli, negara yang menerapkan sistem ekonomi neoliberal, anggaran akan diprioritaskan untuk membayar pokok dan bunga utang. "APBN 2018, Indonesia mengalokasikan anggaran lebih dari Rp800 triliun atau hampir sepertiga dari APBN hanya untuk membayar bunga an cicilan pokok utang. Angka ini jauh lebih besar dari anggaran pendidikan, infrastruktur, gaji dan tunjangan pegawai negeri," kata Rizal.

 

Rizal Ramli juga mencontohkan beberapa kebijakan neoliberal yang di Indonesia, antara lain mengizinkan asing memiliki properti tanpa batas harga menimal, memudahkan persyaratan masuknya tenaga kerja asing, membebankan PNPB dalam pelayanan kesehatan dan pendidikan, kebijakan impor pangan dan memberikan tax holiday bagi investasi hingga 20 tahun bagi pengusaha besar.

 

Karena itu dia berharap, siapapun yang terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2019 mendatang untuk menghentikan praktik ekonomi neoliberal. "Siapapun yang menjadi presiden nanti untuk menghentikan sistem ekonomi neoliberal ini," ujar Rizal Ramli. 

 

 

Reporter: Syafril Amir

Editor: Rico Mardianto