RIAUMANDIRI.CO, BENGKALIS - Meski pembangunan Jalan Patimura di Desa Palkun, Kecamatan Bengkalis diusulkan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dua kali berturut-turut, namun tidak kunjung terealisasi pada APBD Bengkalis. Padahal jalan poros desa tersebut merupakan jalan penghubung antardesa yang sangat dibutuhkan masyarakat.

 

Anggota DPRD Bengkalis Daerah Pemilihan Bengkalis dan Bantan, Firman mengaku prihatin dengan kondisi  Jalan Patimura yang sudah diusulkan aparat Desa Palkun ke tingkat Kecamatan Bengkalis melalui Musrenbang. Namun entah apa sebab sudah dua tahun berturut-turut tak bisa direalisasikan dikarenakan tidak masuk dalam APBD Bengkalis. Masyarakat di sekitar jalan yang dihuni sekitar 400-an kepala keluarga sudah cukup lama mengharapkan adanya jalan poros yang representatif di desa mereka.

 

"Pada waktu melakukan reses, masyarakat di Desa Palkun khususnya di Jalan Patimura sangat mengharapkan pembangunan jalan poros yang merupakan akses perhubungan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas. Apalagi kondisi jalan tersebut tanah gambut tebal, disaat hujan kondisinya berlumpur dan susah dilewati kendaraan dan masyarakat pejalan kaki.  Demikian juga saat panas terik, jalan Patimura berdebu," ungkap Firman, Jumat (20/4/2018).

 

Diakui politisi PPP ini, Pemkab Bengkalis melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) maupun Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) memprioritaskan pembangunan jalan-jalan poros desa yang masih tanah. Masih cukup banyak jalan-jalan poros desa yang terabaikan belum tersentuh pembangunan sehingga menimbulkan kekecewaan ditengah masyarakat yang bermukim disana.

 

Kemudian ujar Firman, Jalan Patimura Desa Palkun yang panjangnya sekitar Rp 550 meter tidak akan menghabiskan dana mencapai Rp 1 miliar karena bisa dibangun melalui semnisasi. Ia berharap untuk tahun 2019 Pemkab Bengkalis melalui Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait bisa memprioritaskan pembangunan jalan-jalan poros desa tidak hanya di desa Palkun saja, tapi seluruh desa atau kelurahan diseluruh kabupaten Bengkalis sebagai solusi membuka keterisolasian daerah sekaligus sarana penunjang memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat.

 

"Harapan kita supaya ke depannya apa yang diusulkan dalam Musrenbang desa yang betul-betul urgen dan menyangkut hajat hidup orang banyak bisa terakomodir dalam APBD Bengkalis. Karena desa merupakan pertumbuhan ekonomi yang sangat urgen, dimana masyarakatnya tidak menggantungkan  hidup dari APBD , tapi menjadi kewajiban pemerintah maupun stake holder di Negeri Junjungan untuk membangun infrastruktur pedesaan," tutup Firman.

 

 

Reporter: Usman

Editor: Rico Mardianto