Dewan Bentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2017

Cetak Kamis,05 April 2018 | 20:22:45 WIB
Dewan Bentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2017
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo memimpin Rapat Paripurna DPRD Riau, didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Sebanyak 19 orang Dewan ditunjuk sebagai Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2017. Pansus ini nantinya yang akan membahas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau yang disampaikan beberapa waktu lalu.
 
Pembentukan pansus ini dilakukan pada Rapat Paripurna DPRD Riau yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Riau, Kamis (5/4/2018). Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo, yang didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan dihadiri 33 orang anggota Dewan.
 
Sebelum pembentukan pansus, paripurna mendengarkan Penyampaian Jawaban Pemprov Riau terhadap Pandangan Umum Fraksi atas LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2017, yang disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Wan Thamrin Hasyim, yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.
 
Di hadapan anggota Dewan dan sejumlah undangan lainnya, Hijazi menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas berbagai pandangan kritis, pertanyaan, saran, serta masukan yang disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Riau terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2017. Hal ini merupakan wujud perhatian dan kesungguhan semua pihak untuk lebih menyempurnakan proses pembangunan yang sedang berjalan.
 
Selanjutnya, Hijazi menyampaikan jawaban. Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Riau. Penyampaian pertama dilakukan untuk menjawab pandangan umum Fraksi Golkar.
 
Dikatakan Hijazi, Pemprov Riau sependapat terkait dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, dan akan secara bersama mendorong upaya percepatan pengesahan Peraturan Daerah tentang RTRW.
 
Terhadap pandangan umum Fraksi Golkar tentang beberapa target yang belum tercapai dan upaya inovatif dalam pencapaian target PAD, Hijazi menyampaikan, Pemprov Riau terus berupaya meningkatkan penerimaan daerah, di samping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi, serta membangun sistem manajemen penerimaan daerah melalui perluasan basis penerimaan, pengendalian atas penagihan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas. 
 
Wakil Ketua DPRD Riau Sunaryo memimpin Rapat Paripurna DPRD Riau, didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, dan Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi.
 
"Peningkatan target penerimaan daerah khususnya PAD akan terus dioptimalkan baik dari jenis pajak daerah, retribusi daerah, maupun lain-lain PAD," ungkap Hijazi.
 
Terkait pandangan umum Fraksi PDIP, Hijazi mengatakan Pemprov Riau tetap berkomitmen sesuai dengan dokumen RPJMD, RKPD tahun 2017 dan APBD tahun 2017. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan sesuai dengan RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2019.
 
Selanjutnya, Hijazi menyampaikan jawaban atas pandangan umum Fraksi Demokrat. Salah satu poin yang disampaikannya terkait upaya peningkatan kesejahteraan rakyat yang telah dilakukan Pemprov Riau. Dikatakannya, sektor pertanian/perkebunan masih menjadi tulang punggung perekonomian Riau selain sektor industri, pertambangan dan jasa.
 
Terkait permasalahan kurang efektifnya kinerja BUMD, dia mengatakan bahwa pada tahun 2017 telah dilaksanakan evaluasi penilaian tingkat kesehatan BUMD dari sektor keuangan. Pada tahun 2018 ini, evaluasi akan dilanjutkan pada tiga sektor penilaian kesehatan BUMD yakin sektor keuangan, administrasi dan operasional. 
 
"Berdasarkan pembagian dividen, kinerja Bank Riau masih terlihat mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari pembagian deviden tahun 2016 untuk Pemprov Riau sebesar Rp73,206 miliar meningkat menjadi Rp108,552 miliar atau sebesar 48,28 persen," lanjutnya.
 
Berikutnya, terkait pandangan umum Fraksi PAN yang menyatakan pertumbuhan ekonomi di Riau masih belum menggembirakan, Hijazi mengatakan hal itu disumbangkan oleh sektor pertambangan dan penggalian yang merupakan penyumbang dominan dalam PDRB Provinsi Riau yang mengalami kontraksi sehingga berdampak pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di Riau.
 
Kuorum Rapat Paripurna DPRD Riau terpenuhi dengan hadirnya sebagian besar anggota DPRD Riau.
 
Juga menyampaikan jawaban terkait beberapa urusan pelayanan dasar di Dinas Pendidikan yang realisasinya rendah, serta mengenai pelayanan kesehatan yang pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggung jawab Pemprov Riau, akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota.
 
"Mengenai sebaran dan kepadatan penduduk Provinsi Riau masih terkonsentrasi di beberapa kota dan kabupaten tertentu, dapat kami jelaskan bahwa luas wilayah dan jumlah penduduk memiliki saling keterkaitan. Wilayah perkotaan yang luasnya relatif kecil merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan masyarakat sehingga cenderung menjadi tujuan dan tempat penduduk bermigrasi," sebut Hijazi menjawab pandangan umum Fraksi Gerindra Sejahtera.
 
Lalu, terkait masalah PAD dan potensi sumber pendapatan yang disorot Fraksi PPP, Hijazi menyampaikan, bahwa kendala penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kondisi perekonomian daerah yang belum pulih sepenuhnya.
 
"Pemerataan prioritas pembangunan daerah di wilayah pesisir seperti Kabupaten Kepulauan Meranti akan terus dilakukan oleh Pemprov Riau," jawab Hijazi atas pandangan umum Fraksi Gabungan NasDem Hanura.
 
Pemprov Riau, sebut Hijazi, juga mengapresiasi saran dan harapan Fraksi Gabungan NasDem Hanura terhadap perbaikan pelayanan kesehatan di RSUD Arifin Achmad Pekanbaru.
 
Usai penyampaian jawaban Pemprov Riau itu, selanjutnya dibentuk Pansus LKPj Kepala Daerah Provinsi Riau Tahun 2017. Adapun pansus tersebut terdiri dari perwakilan anggota fraksi yang ada di DPRD Riau.
 
Dari Fraksi Golkar, ditunjuk Supriyati, Yulisman, Karmila Sari, dan Masnur. Fraksi PDIP dipercayakan kepada Almainis, Manahara Manurung, dan T Rusli Ahmad. Lalu, dari Fraksi Demokrat ada nama Asri Auzar, Eddy A Mohd Yatim, dan Aherson.
 
Selanjutnya, Fraksi PAN mengutus Yurjani Moga, dan Hazmi Setiadi. Dari Fraksi Gerindra Sejahtera ada Mansyur HS, Taufik Arrakhman, dan Adriyan. Sedangkan Fraksi PKB dipercayakan kepada Ade Agus Hartanto, dan Sugianto. Fraksi PPP mengamanatkan kepada Muhammad Arpah sebagai anggota pansus. Terakhir ada nama Said Ismail selaku wakil dari Fraksi NasDem Hanura.
 
Setelah ditunjuk, pansus kemudian melakukan rapat internal untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Pansus LKPj. Dari kesepakatan 19 anggota Pansus, maka diputuskan bahwa Aherson dan Mansyur HS sebagai Ketua dan Wakil Ketua. (Adv)
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...

Selasa,24 April 2018 - 22:57:30 WIB

Lanud Kerahkan 172 Personel Simulasi Force Down

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Lanud Roesmin Nurjadin (Rsn) Pekanbaru menggelar simulasi penurunan paksa pesawat asing yang secara ilegal melintasi wilayah udara Indonesia atau force down. Kegiatan yang merupakan bagian dari latihan rutin tempur tahunan Bidogesit 2018 ini melibatkan 172 personel dan seluruh unsur militer yang ada di Lanud Rsn Pekanbaru.