RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Pasangan Calon Gubernur Riau Dr Firdaus ST, MT- Rusli Effendi, MSi memiliki program brilian untuk mengentaskan persoalan kemiskinan dan percepatan pembangunan kawasan pedesaan di Riau. 

 

Salah satunya adalah dengan mengalokasikan dana pembangunan dan otonomi desa sebesar Rp1,5 miliar setiap tahunnya.

 

Hal tersebut merupakan bentuk dari upaya percepatan yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi Riau melalui Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) dan 

 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bila pasangan nomor urut 3 ini dipercaya memimpin provinsi penghasil devisa terbesar bagi Indonesia ini.

 

Disebutkan Firdaus, dana sebesar Rp1,5 miliar tersebut merupakan alokasi anggaran yang yang diperkirakan akan bisa mendukung percepatan pembenahan pembangunan kawasan pedesaan dengan pertimbangan yang sangat rasional dan proporsional.

 

Dana tersebut, dikatakan Firdaus, sebesar Rp1 miliarnya akan dialokasikan melalui APBN serta sebesar Rp500 juta bersumber dari APBD Provinsi Riau dan dialokasikan setiap tahunnya.

 

Firdaus mengajak masyarakat Riau untuk tidak terprovokasi pada jumlah, namun dalam akumulasi totalnya jauh lebih rendah. Dia menyebutkan, sepanjang tahun 2018 ini, Pemerintah Provinsi Riau hanya mengalokasikan Rp100 juta per desa. 

 

Angka tersebut, dikatakan dia, relatif kecil dan tidak akan mampu terserap maksimal untuk pemenuhan kebutuhan pembangunan di pedesaan. Karena itulah, pihaknya setelah berkonsultasi dengan partai pendukung Firdaus-Rusli menaikkan alokasi dana besa yang bersumber dari APBD Riau sebesar Rp500 juta per desa. 

 

''Kita ingin proporsional dan tidak memprovokasi rakyat dengan angka yang secara anggarannya juga harus riil dan mengacu pada azas kepatutan dan perimbangan keuangan daerah,'' imbuh Firdaus. 

 

Rp1 miliar dari pemerintah pusat dan Rp500 juta dari APBD Provinsi Riau. Totalnya menjadi Rp1,5 miliar. 

 

''Ya, memang kita mendengar ada yang mengatakan akan mengalokasikan Rp1 miliar. Kalau Rp1 miliar itu dihitung dari APBN saja, itu artinya hanya memindahkan klaim anggaran dari APBN. Tapi, bila alokasinya diambil dari APBD Provinsi, Rp1 miliar itu akan membahayakan anggaran daerah, karena totalnya saja sudah mencapai Rp6 triliun per tahun,'' ungkap Firdaus.

 

Firdaus-Rusli sendiri sudah lama menawarkan Rp1,5, miliar per tahun untuk setiap desa dengan mempertimbangkan azas kepatutan dan kekuatan anggaran. 

 

Pemerintah Provinsi, sebut Firdaus lagi, juga masih mempunyai banyak solusi yang bisa diterapkan melalui program berbasis kemasyarakatan dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota, sehingga, seluruh program yang dilaksanakan bisa saling terintegrasi dan saling memberi penguatan. 

 

''Program tersebut bisa berupa program penguatan ekonomi kerakyatan, pemberdayaan dan peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana dan kesehatan, dan beberapa kegiatan yang bisa disinergikan untuk mendukung percepatan pembangunan,'' sebutnya. 

 

''Kami yakin, bila ini bisa dimaksimalkan, dalam 5 tahun, kawasan pedesaan di Riau akan maju pesat,'' kata dia. (rls)