RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Kenaikan harga pertalite yang ditetapkan oleh pemerintah diprediksi akan memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan angka inflasi Riau. 

 

Pasalnya, pasca-hilangnya premium dari peredaran, masyarakat sudah mulai beralih menggunakan pertalite. Namun, setelah mulai digunakan harga pertalite justru malah mengalami kenaikan. 

 

Dikatakan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia perwakilan Riau, Irwan Mulawarman kepada Riaumandiri.co, Rabu (28/3/2018) bahwa Riau kemungkinan akan mengalami angka inflasi tinggi pada Maret ini. Kenaikan inflasi itu lantaran dipengaruhi naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu belakangan.

 

Dampak inflasi dari kenaikan harga pertalite tidak bisa dihindari karena hampir semua stasiun pengisian BBM di Riau lebih banyak menjual produk itu ketimbang premium yang disubsidi pemerintah.

 

Menurutnya, pertalite kini sangat berdampak pada komponen inflasi dari administered price, atau harga komoditas yang diatur oleh negara. Kenaikan dari sisi disagregasi tersebut akan berdampak pada inflasi inti maupun pada kenaikan harga volatile food atau komponen bergejolak, seperti bahan pangan dan lainnya.

 

"Jika, di volatile food naik, dampaknya tidak akan kemana-mana. Karena kita hanya perlu benahi suplai barang. Tapi, ketika administered price bergejolak, dampaknya semua akan bergejolak, kecuali Pemda melakukan intervensi," kata Irwan.

 

Ia memprediksi, dengan adanya pengaruh dari kenaikan harga pertalite tersebut bisa menyebabkan tingkat inflasi Riau pada 2018 melebihi prakiraan sebelumnya, yang berada di kisaran 3,7 persen hingga maksimal 4,7 persen.

 

Terkait dampak mahalnya harga pertalite akibat terlalu tingginya Pemprov Riau mematok pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Irwan mengatakan sudah sejak jauh hari BI dan instansi lain seperti Badan Pusat Statistik (BPS) hingga Kemenko Perekonomian mewanti-wanti dampak tersebut. Namun, entah mengapa Pemprov Riau tetap menetapkan pajak 10 persen untuk komoditas tersebut.

 

"Kita peringatkan kenaikan sekian pada bagian hilir, tolong hati-hati. BPS sudah ingatkan, Kemenko Perekonomian juga sudah ingatkan. Selain itu, Pertamina juga harus transparan mengenai harga produksi berapa. Sehingga tidak banyak yang merasa dirugikan," pungkasnya. 

 

Reporter:  Renny Rahayu

Editor:  Rico Mardainto