RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Sekjen PDIP menyinggung Partai Demokrat (PD). Partai Demokrat, yang semula membuka peluang koalisi untuk mendukung Jokowi, sang capres PDIP, kini berpikir ulang untuk mengeksekusi sikap politik itu.

 

"Sedikit-banyak itu (pernyataan Sekjen PDIP) menjadi bahan pertimbangan buat kami," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarif Hasan seperti dikutip detikcom, Jumat (23/3/2018).

 

Syarif menegaskan Partai Demokrat memang belum memutuskan perkara koalisi Pilpres 2019 hingga saat ini. Memang tak tertutup kemungkinan Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP mendukung Jokowi. 

 

Hingga terdengarlah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto soal slogan antikorupsi Partai Demokrat, yang dihubungkan dengan persepsinya bahwa di pemerintahan Presiden SBY dulu justru terjadi banyak kasus korupsi. Saat itu Partai Demokrat adalah partai penguasa dan PDIP adalah partai oposisi.

 

Anehnya, pernyataan itu justru dikeluarkan untuk menepis tudingan mantan Ketua Umum Partai Gollkar Setya Novanto terhadap dua kader PDIP, Puan Maharani dan Pramono Anung. Dua orang itu disebut Novanto menerima duit dari proyek e-KTP. Masing-masing dikatakan Novanto mendapat duit USD 500 ribu.

 

"Itu sangat keliru dan sangat tendensius," tanggap Syarif Hasan.

 

"Jangan membalikkan persoalan, mencari-cari alasan yang tidak masuk akal," imbuhnya.

 

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, PDIP membantah Puan Maharani dan Pramono Anung menerima duit dari proyek e-KTP. Alasannya, selama masa pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), PDIP adalah oposisi.

 

Hasto mengatakan PDIP pada posisi menyampaikan konsep e-KTP yang berbeda dari apa yang dilakukan pemerintah. PDIP tak setuju dengan konsep proyek e-KTP yang saat ini digunakan dan berujung kasus.

 

PDIP menunjuk hidung pemerintah saat itu sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus e-KTP. PDIP bahkan menyinggung slogan Partai Demokrat (PD), partai penguasaan saat proyek e-KTP bergulir.

 

"Itu bagian tanggung jawab moral politik kepada rakyat. Mengapa? Sebab, pemerintahan tersebut pada awal kampanyenya menjanjikan 'katakan tidak pada korupsi', dan hasilnya begitu banyak kasus korupsi yang terjadi, tentu rakyatlah yang akan menilai akar dari persoalan korupsi tersebut, termasuk e-KTP," ucap Hasto, Jumat (23/3/2018).

 

Sumber:  Detik