Korupsi Proyek Pipa Transmisi di Tembilahan, Bakal Ada Tersangka Baru?

Cetak Selasa,13 Maret 2018 | 17:39:44 WIB
Korupsi Proyek Pipa Transmisi di Tembilahan, Bakal Ada Tersangka Baru?
Ket Foto :
RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Penyidik belum menutup kemungkinan adanya tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi pemasangan pipa transmisi di Tembilahan, Indragiri Hilir. Penetapan tersangka baru dilakukan jika Penyidik menemukan adanya bukti baru keterlibatan pihak lain dalam dugaan penyimpangan proyek tahun 2013 lalu itu.
 
Dalam perkara tersebut, penyidik Polda Riau telah menetapkan dua tersangka, yaitu Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja yang merupakan pihak rekanan, dan Edi Mufti, BE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan. Sebelum menyandang status tersangka, keduanya pernah diperiksa sebagai saksi.
 
Dalam perjalanan perkaranya, keduanya diketahui telah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Pemeriksaan itu dilakukan untuk melengkapi berkas dan menghimpun bukti-bukti terkait. 
 
Saat dikonfirmasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Riau Kombes Pol Gidion Arif Setyawan mengatakan, perkara ini masih dalam penyidikan pihaknya. "Sekarang perkaranya masih proses. Perkembangan selanjutnya segera kita sampaikan," ujar Gidion, Selasa (13/3/2018).
 
Diterangkan Gidion, penghimpunan bukti dan keterangan dari para tersangka perlu dalam pengembangan perkara. Dari pengembangan inilah nantinya diketahui pihak-pihak lain yang diduga kuat terlibat. 
 
"Untuk tersangka baru, harus kita gelar (perkara) lagi. jika ditemukan bukti baru akan ada (penetapan) tersangka lagi," tegas Dir Reskrimsus Polda Riau. 
 
Dalam proses penyidikan, sebelumnya telah diperiksa sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Saksi-saksi itu diambil dari pihak-pihak yang melaksanakan proyek, baik dari pihak pemerintah maupun rekanan.
 
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Riau Kombes Pol Guntur Aryo Tejo mengatakan, dalam proses penyidikan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk Wakil Bupati Bengkalis, Muhammad, yang saat itu menjabat Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Guntur juga menegaskan belum tertutup kemungkinan adanya penambahan tersangka baru mendampingi dua orang yang telah ditetapkan sebagai pesakitan tersebut.
 
"Saksi-saksi itu diambil dari pihak-pihak yang melaksanakan proyek, baik dari pihak pemerintah maupun rekanan. Saksi bisa meningkat menjadi tersangka jika ada bukti keterlibatannya penyimpangan proyek tersebut," tegas mantan Kapolres Pelalawan itu.
 
Untuk diketahui, dugaan korupsi ini berawal dari laporan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat. Proyek milik Bidang Cipta Karya Dinas PU Provinsi Riau tahun 2013 ini, menghabiskan dana sebesar Rp3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.
 
Dalam laporan LSM itu, Muhammad, yang saat itu menjabat Kabid Cipta Karya Dinas PU Riau tahun 2013, diduga tidak melaksanakan kewajibannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran proyek pipa tersebut. Selain itu, LSM itu juga menyebut nama Sabar Stavanus P Simalonga selaku Direktur PT Panatori Raja, dan Edi Mufti BE selaku PPK, sebagai orang yang bertanggungjawab dalam dugaan korupsi ini.
Dalam kontrak pada Rencana Anggaran Belanja tertera pekerjaan galian tanah untuk menanam pipa HD PE DLN 500 MM PN 10 dengan volume sepanjang 1.362,00. Ini berarti galian tanah sedalam 1,36 meter dan ditahan dengan skor pipa kayu bakar sebagai cerucuk. Galian seharusnya sepanjang dua kilometer.
 
Pada lokasi pekerjaan pemasangan pipa, tidak ditemukan galian sama sekali, bahkan pipa dipasang di atas tanah. Selain itu, pada item pekerjaan timbunan bekas galian, juga dipastikan tidak ada pekerjaan timbunan kembali, karena galian tidak pernah ada.
Pekerjaan tersebut dimulai 20 Juni 2013 sampai dengan 16 November 2013, sementara pada akhir Januari 2014 pekerjaan belum selesai. Seharusnya, kontraktor pelaksana PT Panotari Raja diberlakukan denda keterlambatan, pemutusan kontrak, dan pencairan jaminan pelaksanaan.
Namun anehnya, pihak Dinas PU Riau tidak melakukan denda, tidak memutus kontrak, dan tidak mencairkan jaminan pelaksanaan. Dan lebih tragisnya lagi, Dinas PU Riau merekayasa serah terima pertama pekerjaan atau Provisional Hand Over sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/PHO Nomor: 0/BA.ST-I/FSK.PIPA.TBH.XII/2013 tanggal 13 Desember 2013.‎
 
Akibat dari tidak dilakukannya pekerjaan galian tanah, tidak dilakukannya penimbunan kembali galian tanah atau pekerjaan tidak dilaksanakan namun pekerjaan tetap dibayar, negara diduga telah dirugikan Rp700 juta. Denda keterlambatan 5 persen dari nilai proyek sama dengan Rp170.780.900, dan jaminan pelaksanaan 5 persen dari nilai proyek juga Rp170.780.900. Sehingga diperkirakan total potensi kerugian negara Rp1.041.561.800.
 
Reporter:  Dodi Ferdian
Editor:  Rico Mardianto
 
 
 
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...