DPR Ingatkan Pemerintah, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp4.754 Triliun

Cetak Rabu,07 Maret 2018 | 18:52:52 WIB
DPR Ingatkan Pemerintah, Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp4.754 Triliun
Ket Foto : Ketua DPR Bambang Soesatyo
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri (ULN).
 
Hingga akhir Februari 2018, utang luar negeri Indonesia membengkak hingga Rp 4.754 triliun. "Bagaaimana pun, cicilan utang luar negeri ini semakin membebani APBN," kata Bamsoet, Rabu (7/3).
 
Memang diakui Bamsoet, meski rasio jumlah utang luar negeri Indonesia terhadap PDB masih di bawah 30 persen, namun pemerintah perlu memperhatikan kemampuan untuk membayar utang tersebut. "Apalagi dengan anjloknya kurs rupiah terhadap nilai tukar dolar sekarang ini," kata politisi Partai Golkar itu.
 
Karena itu, dia melalui Komisi XI DPR (membidangi keuangan) untuk mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengelola utang Negara. "Sebaiknya dana utang digunakan untuk sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan penerimaan negara," ujarnya.
 
Kemudian dia juga meminta Komisi XI DPR mendorong Kementerian Keuangan untuk memperhatikan dan mencari solusi terhadap rendahnya penerimaan Negara.
 
"Kita perlu mendorong Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak untuk memenuhi target penerimaan pajak 2018," kata Bamsoet. 
 
Secara terpisah, anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menyayangkan utang luar negeri Indonesia yang semakin membengkak. Menurut dia, hal tersebut terjadi karena pemerintah saat ini hanya fokus terhadap pembangunan infrastruktur berskala besar.
 
“Hutang itu memang tidak bisa dihindari, karena kita sendiri punya keterbatasan. Pemerintah kan selalu bicara tentang infrastruktur, tetapi infrastukturnya hanya yang berskala besar, dimana butuh biaya yang besar juga. Biayanya dari mana? Ya dari utang,” ucapnya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (07/3).
 
Politisi Gerindra itu memberi contoh kasus pembangunan jalan tol Trans Sumatera, di mana jalan tol merupakan jalan berbayar yang tidak bisa dinikmati banyak orang.
 
“Apa semua kalangan masyarakat bisa merasakan tol ini? Kan tidak. Pemerintah hanya fokus terhadap infrastruktur  besar, tetapi mereka tidak memperhatikan jalan-jalan yang ada di lingkungan sekitar kita yang masih banyak rusak dan bolong,” tuturnya.
 
Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...