RIAUMANDIRI.CO, PASIR PENGARAIAN - Belasan mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Rokan Hulu (Himarohul) menggelar unjuk rasa di gedung DPRD Rokan Hulu, Rabu (28/2/2018).

 

Mereka menyampaikan aspirasi terkait adanya seorang anggota DPRD Rohul yang jarang ngantor. Mahasiswa disambut Ketua DPRD Rohul, Kelmi Amri didampingi Wakil Ketua DPRD Hardi Candra, Ketua Komisi I DPRD Rohul Mazril, dan anggota DPRD M Hilip.

 

Ketua DPRD Rohul kemudian mengajak mahasiswa ke ruangan banggar DPRD Rohul. Pertemuan tersebut dalam pengawalan anggota kepolisian dari Polres Rohul.

 

Usai pertemuan, Ketua Himarohul Abu Bakar yang juga koordinator aksi, menjelaskan bahwa poin pertama yang disampaikan dalam aksi tersebut adalah mempertanyakan kode etik (tata tertib) DPRD Rohul. Menurutnya, sesuai aspirasi dari masyarakat ada salah seorang oknum anggota Dewan yang jarang ngantor.

 

“Jadi, poin pertama aksi hari ini soal kode etik DPRD. Ada salah seorang wakil rakyat di DPRD Rohul ini yang tidak baik menurut pandangan kami. Beliau ini bisa mencoreng nama baik DPRD, karena jarang ngantor,” ungkap Abu Bakar.

 

Seharusnya, kata Abu Bakar, wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD Rohul datang dan duduk untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. Namun yang terjadi saat ini, kadi dia, jangankan memperjuangkan aspirasi rakyat, memenuhi kewajibannya sebagai wakil rakyat saja tidak ia penuhi.

 

“Seperti yang disampaikan Ketua DPRD Rohul tadi dalam pertemuan. Tata tertib DPRD itu jelas. Jika 10 kali tidak hadir rapat bisa dicopot. Namun yang terjadi selama ini adalah sebelum 10 kali tidak hadir, beliau ini hadir satu kali. Seperti kucing-kucingan jadinya,” katanya kesal.

 

Selain itu, kata Abu Bakar, aspirasi lain yang disampaikan yakni mengenai pemerataan pembangunan. Dia menilai pembangunan di Rohul masih belum merata. Selanjutnya mahasiswa mendesak DPRD Rohul memperjuangkan beasiswa baik melalui APBD maupun melalui bantuan CSR perusahaan.

 

“Jika aspirasi ini tidak diakomodir, seluruh aktivis di Rohul ini akan menggelar aksi besar-besaran,”ancam Abu Bakar.

 

Menanggapi hal itu Ketua DPRD Rohul Kelmi Amri menilai bahwa apa yang disampaikan mahasiswa sudah wajar. Mengenai anggota DPRD yang jarang ngantor, kata Kelmi, Badan Kehormatan (BK) DPRD Rohul sudah mulai bekerja. 

 

"Mungkin nanti hasilnya berupa rekomendasi atau pun surat teguran pertama, ke dua dan teguran ke tiga. Itu sepenuhnya ada pada Badan Kehormatan DPRD,” kata Kelmi Amri. 

 

Sedangkan terkait beasiswa dia mengatakan, pernah diprogramkan namun menjadi temuan BPK. "Maka sejak saat itu Pemkab Rohul belum berani menganggarkan beasiswa. Walaupun demikian, kita akan coba panggil Dinas Pendidikan bersama Bapeda, bagaimana formula yang baik untuk menyampaikan keinginan mahasiswa ini,” terangnya.

 

Sementara itu, terkait pembangunan insfranstruktur lanjut Kelmi, dilakukan dengan konsep pembangunan berkesinambungan yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah. 

 

Namun, ujar dia, jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di Riau, tahun ini Rohul termasuk Kabupaten yang mendapat anggaran lebih. Dimana Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Bantuan Keuangan (Bankeu) mencapai Rp400 miliar lebih tahun ini.

 

Reporter: Agustian

Editor:  Rico Mardianto