RIAUMANDIRI.CO, PANGKALAN KERINCI - Wakil Ketua DPRD Pelalawan Indra Kampe mengaku sangat kecewa sekaligus prihatin dengan adanya sejumlah Kepala Desa (Kades) yang mencoba meraup keuntungan dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah setiap tahunnya.

 

Apakah karena ketidak tahuannya dalam mengelola anggaran atau karena memang ada niat kotor Kades bersama jajarannya guna meraup keuntungan pribadi tanpa memikirkan hasil pekerjaan dari realisas anggaran tersebut. Melihat kondisi ini, DPRD Pelalawan meminta kepada Pemerintah daerah agar melakukan audit terhadap realisasi kegiatan desa, apakah sesuai dengan anggaran yang tersedia.

 

"Jadi, kalau nanti ditemukan kejanggalan atau temuan bahwa realisasi tidak sesuai dengan anggaran serta ditemukan juga ketidakwajaran satuan harga material, maka harus diketahui betul apa penyebabnya, apakah kesalahan itu diakibatkan oleh ketidak tahuan sang kades dalam mengelola anggaran, atau dikarenakan tidak adanya upaya pendampingan yang serius dari pendamping yang ditugaskan dengan sengaja berkomplot untuk melakukan upaya korupsi sehingga hasil pekerjaan tidak maksimal," tegas Wakil Ketua DPRD Pelalawan, Indra Kampe, Rabu (28/2) di kantornya.

 

Ditambahkan Indra, sementara dimata hukum tidak ada kata maaf kalau ada upaya tindakan penyelewengan uang rakyat, sehingga kesalahan yang sudah dilakukan biasanya harus diberikan sanksi tegas atas tindakan mereka yang merugikan masyarakat banyak.

 

Sejauh ini, Politisi besutan partai Gerindra ini melihat dan mengikuti semua kejadian dan perkembangan penggunaan anggaran yang dikelola oleh pemerintahan desa, ternyata dia menemukan masih banyak yang belum paham.

 

"Ini terbukti dari hasil pekerjaannya. Ada pembengkakan anggaran, ada yang hancur pekerjanya, dan ada yang gak selesai dikerjakan. Ini menandakan pihak desa banyak yang belum mampu, dan ini semua kesalahan, artinya kalau hal ini dibiarkan terus, banyak kepala desa yang masuk penjara." kata Indra.

 

Pihaknya berharap, pemerintah daerah harus mampu menurunkan pendamping desa yang bisa bekerja maksimal dan paham soal penggunaan anggaran. Selain itu, para pendamping juga harus bisa menilai soal kewajaran membelanjakan uang negara, efesiensi dan efektif harus diutamakan dalam merealisasikan kegiatan di masing-masing desa.

 

"Selain menjadi seorang pendamping, harus tahan godaan ajakan dari Kades untuk korup. Mereka juga harus mampu membaca dan menilai setiap rencana kegiatan yang akan dikerjakan, artinya mereka harus bisa melakukan studi kelayakan sebelum kegiatan yang direalisasikan itu rusak karena sejumlah faktor alam dan lainnya, juga bermanfaat atau tidak oleh masyarakat. Sehingga tidak ada kesan menghamburkan uang rakyat." tegas dia.

 

Anggota DPRD Pelalawan dua priode ini juga menyampaikan, bahwa masalah ini dianggap sudah menjadi masalah serius, jadi wajar kalau pemerintah daerah harus fokus dan secepatnya disikapi, serta mencari tahu penyebabnya setiap ada kegagalan. Dia juga mendorong pemerintah desa mencari tahu bagaimana desa yang berhasil merealisasikan kegiatan desa yang dananya bersumber dari APBD dan APBN tersebut. 

 

Reporter: Pendi

Editor: Nandra F Piliang