RIAUMANDIRI.CO, Pangkalan Kerinci - Warga desa Pulau Muda di Kecamatan Teluk Meranti meminta agar pemerintah Kabupaten Pelalawan melirik soal pembangunan desa yang didanai oleh anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang mereka nilai sangat jauh dari harapan.

 

Pembangunan yang diserahkan oleh pemerintah kabupaten Pelalawan ke pemerintah desa Pulaumuda dari anggaran Dana Desa dan ADD ini dinilai sepertinya tidak sesuai realisasinya dengan anggaran yang dialokasikan untuk desa mereka. 

 

Pasalnya, setiap pembangunan yang dikerjakan cukup minim dibandingkan dengan anggaran yang tersedia, sehingga sangat mempengaruhi percepatan pembangunan desa mereka dibandingkan dengan desa tetangga atau desa lainnya yang sama-sama menerima alokasi anggaran yang sama.

 

Seperti yang disampaikan oleh Jamal, salah seorang warga Pulau Muda, Senin (26/2). Dia mengaku bahwa minimnya pembangunan yang dianggarkan lewat APBN dan APBD ini dirasakan warga sejak tahun 2012 hingga sekarang. 

 

Menurut dia, alokasi anggaran Dana Desa oleh pemerintahan desa direalisasikan untuk membangun 2 unit pos ronda dengan ukuran 3x4 dan per unitnya, namun menelan anggaran yang cukup fantastis sebesar 66 juta.

 

"Kita gak tau mau nyalahkan siapa. Sejak tahun 2013 sampai sekarang pembangunan di desa kita ini sepertinya tidak sama dengan pembangunan di desa lain. Jadi kita enggak mau menyalahkan kepala desanya, tapi kita akan menyalahkan pemerintahan yang memberikan pendamping desa yang dinilai kurang paham atau tidak tahu bagaimana cara mengelola anggaran untuk pembangunan." ujar Jamal.

 

Jamal selaku warga Pulaumuda juga mengaku heran kenapa dirinya dan beberapa rekannya yang lain tidak pernah dilibatkan. Sementara mengenai transparansi soal anggaran untuk setiap bangunan yang akan dibangun juga tidak terbuka, 

 

"Taunya warga bangunan yang direalisasikan, entah apa yang dibangun, digunakan lewat anggara Dana Desa ataupun ADD, dan itu dari sejak dulu, seperti itu kejadiannya," kata Jamal.

 

Seperti yang ceritakan oleh Jamal soal pembelian material bangunan yang dibelanjakan untuk pos ronda yang harganya selangit itu. Jamal merincikan soal harga satuannya cukup fantastik. 

 

"Dari informasi yang saya peroleh, itu mereka beli pasir per meter kubiknya seharga Rp.950 ribu, semen Rp. 115 ribu per kampit, batu kerikil Rp.750 ribu per kubik dan besi wermes Rp.650 ribu per lembar nya. Ini hanya sebahagian kecilnya saja, padahal kalau kita beli pasir dari Sorek cuman 400ribu per kubiknya. Masak adanya selisih harga yang gak wajar begini dibiarkan saja sama pendampingnya. Kalau seperti inikan pastinya kami menyalahkan pendampingnya dalam arti pemda Pelalawan yang terkesan tutup mata dan membiarkan seakan memang direstui," ujar Jamal.

 

Disesalkan dia, padahal disaat pemerintah sedang melakukan efesiensi anggaran, kesannya pemerintahan desa Pulau Muda malah dibiarkan berfoya-foya dengan anggaran yang ada. Masih menurut Jamal, untuk sebuah Pos Ronda paling banyak menelan anggar Rp.10juta saja sudah mewah dan megah.

 

Untuk diketahui bahwa saat ini di desa Pulaumuda sangat minim pembangunan fasilitas umum yang dibutuhkan warga, seperti kebutuhan akan dermaga, air bersih, jalan dan banyak lagi yang dinilai lebih dibutuhkan ketimbang pos ronda yang saat ini belum dibutuhkan warga.

 

Jamal berharap pihak pemerintah daerah dalam hal ini inspekorat atau Badan pemeriksa Keuangan agar dapat melakukan audit terhadap penggunaan anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa di desa Pulaumuda kecamatan Teluk Meranti.

 

Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpanan anggaran, serta diharapkan kepada pihak pendamping desa kedepanya untuk dapat menyampaikan setiap anggaran yang dipakai kepada masyarakat secara transparan. 

 

Reporter: Pendi

Editor: Nandra F Piliang