RIAUMANDIRI.CO, PASIR PENGARAIAN - Kendati Bupati Rokan Hulu Suparman telah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, hampir dua bulan, yakni sejak 6 Desember 2017 lalu, hingga kini Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo belum kunjung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Wakil Bupati Rohul Sukiman sebagai Bupati definitif.

 

Tak kunjung turunnya SK Sukiman dari Mendagri ini sangat disesalkan oleh sejumlah kalangan di Rokan Hulu (Rohul). Salah satunya datang dari tokoh muda Rohul, Imran Tambusai, SE, MM. 

 

"Saya sangat prihatin dengan dinamika politik yang terjadi di Rokan Hulu belakangan ini. Sudah hampir dua tahun berlalu masa kepemimpinan Suparman-Sukiman, sejak Pilkada langsung tahun 2016 lalu, begitu dahsyatnya kondisi dan keadaan yang terjadi, sehingga silih berganti kepemimpinan tak bisa dielakkan sesuai aturan yang berlaku di negara ini," jelas Imran Tambusai yang juga Ketua LSM Rokan Hulu Bumi Lestari, Senin (29/1/2018).

 

Imran mendesak Mendagri segera mengeluarkan SK untuk Sukiman sebagai Bupati Rohul definitif pascapenahanan Suparman oleh KPK. 

 

"Kita menghargai proses hukum terhadap Bupati Rohul Suparman. Bahkan Suparman datang sendiri ke Bandung untuk memenuhi hukuman terhadap dirinya yang masih aktif sebagai Bupati Rohul. Hal ini patut kita apresiasi sebagai warga negara yang patuh dengan hukum. Sebaliknya tentu kita berharap di tahun 2018 ini hendaknya Mendagri segera mempercepat turunnya SK Bupati Sukiman yang sekarang sebagai Plt Bupati Rohul yang kewenangannya terbatas," jelas Imran yang saat ini aktif studi di S3 Ekonomi Pembangunan ini.

 

Imran menegaskan, seharusnya tidak ada lagi alasan dari Kemendagri untuk tidak mengeluarkan SK Bupati Sukiman. 

 

"Ini sangat merugikan masyarakat Rokan Hulu dan akan memperlambat gerak laju pembangunan," tegasnya.

 

Jika SK Bupati Sukiman tersebut cepat dikeluarkan, katanya, tentu akan memberikan dampak positif bagi percepatan pembangunan di Rohul sesuai visi dan misi waktu kampanye mereka dulu, yakni membangun desa menata kota.

 

"Kita yakin semua pihak akan mendukung pak Sukiman karena secara aturan memang wakil bupati yang akan menggantikan bupati, jika sang bupati menghadapi persoalan hukum dan status hukumnya sudah inkrah," ujarnya.

 

"Saat ini kita lihat gerak pembangunan sangat lambat, termasuk terkendalanya pergantian ASN (Aparatur Sipil Negara) di tingkat SOTK (Susunan Organisasi Tata Kerja). Kita yakin pak Sukiman bisa merangkul semua elemen di Rohul dan saya mengajak mari kita dukung pemerintah yang dipimpin pak Sukiman," ajak Imran.

 

Ia juga berharap, jika ada pergantian kepala SOTK di Rohul hendaknya ditempatkan orang-orang yang berkualitas dan mampu di bidangnya. "Dan Rohul punya putra-putra terbaik dan pak Sukiman lebih tahu siapa dan di mana seseorang itu ditempatkan," ujarnya.

 

"Walaupun ada pergantian kepemimpinan di Rohul, tetapi percepatan pembangunan di semua sektor perlu menjadi pemikiran dan bertindak cepat oleh semua elemen di Rohul," pungkas Imran. (rls)

 

 

Editor : Mohd Moralis