RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Terhitung Desember 2017, 163 kecamatan dan kota di Riau tercatat sudah memiliki Kampung KB. Keberadaan Kampung KB ini sebagai wujud untuk menekan angka kelahiran, yang dirasakan masih cukup tinggi dan berdampak terhadap jumlah penduduk yang terus bertambah. 

 

"Alhamdulillah, sejak 27 Desember (2017) kemarin keberadaan Kampung KB di Riau sudah mencapai 100 persen. Dengan Kabupaten terakhir yakni di Inhil," ujar Kepala BKKBN Riau, Agus Putra Proklamasi kepada Riaumandiri.co, Ahad (28/1/2018).

 

Dijelaskan, saat ini pemerintah kembali menggaungkan program KB yang sebelumnya sudah pernah ada. Ini bertujuan agar informasi terkait KB bisa sampai ketengah masyarakat dengan cepat, oleh sebab itu perlu keterlibatan semua pihak mulai Gubernur Riau, DPRD dan juga semua instansi terkait dan juga lintas sektoral. 

 

"Sekarang tinggal bagaimana penerapan keberadaan Kampung KB tersebut, agar benar-benar bisa dipahami oleh masyarakat, dengan seluruh rangkaian layanan yang diberikan," paparnya. 

 

Diharapkan pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) diharapkan dapat bersinergi, berkolaborasi dan saling mendukung satu sama lain dengan sektor-sektor pembangunan terkait lainnya dalam mengisi berbagai kegiatan di Kampung KB nantinya. 

Adapun instansi yang wajib digandeng dalam mendukung pembentukan dan pembinaan Kampung KB antara lain, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil terkait pemenuhan akta kelahiran dan KTP, Dinas Kesehatan (Dinkes) yang membina keluarga dengan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan Posyandu serta pihak kepolsian terkait Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Anak yang terkena kasus hukum, Dinas Pendidikan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

 

"Pembinaan kepada generasi muda, terutama dalam program Generasi Berencana (Gen-Re) sangat penting. Katakan No untuk Seks Pra Nikah, Nikah Dini dan Narkoba," ajaknya.

 

Diakui Agus, sejak dibentuknya Kampung KB memang belum memberikan dampak yang cukup signifikan. Karena masih banyak masyarakat atau pasangan usia subur yang enggan menggunakan alat KB atau alat kontrasepsi dan sulitnya akses kesehatan. Padahal keberadaan Kampung KB untuk menekan TFR Riau yang saat ini mencapai 2,9 anak perwanita. 

 

"Sebenarnya keinginan ber-KB itu sudah tinggi, tapi dalam pelaksanaannya masih banyak yang drop out karena kesulitan mengakses pelayanan. Namun dengan adanya Kampung KB ini maka masyarakat dapat mendapatkan layanan gratis yang rutin dilakukan," kata dia.

 

Melalui Pembinaan Kampung KB, diimbau kepada remaja dan generasi muda untuk menjaga kesehatan reproduksinya, menunda perkawinan usia dini, tetapi boleh jika sudah berusia 21 tahun (pr) dan 25 tahun (laki-laki). Memberikan pendidikan dan konseling kesehatan reproduksi pada remaja dan calon pengantin.

 

Selain itu pemberian pelayanan konseling dan pelayanan KB pada pasangan usia subur. Pemberian promosi program KB pascapersalinan pada ibu hamil. Pemberian pelayanan KB pascapersalinan pada ibu bersalin dan nifas dan juga pelayanan KB interval.

 

Disamping itu, meningkatkan pembangunan program Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), dan menggiatkan imbauan agar masyarakat menghindari "4 terlalu" yakni terlalu muda menikah, terlalu tua melahirkan, terlalu banyak anak yang dilahirkan, terlalu rapat melahirkan.

 

"Pembangunan Kampung KB di wilayah terpencil diperlukan karena kawasan terpencil sangat rawan terjadinya kegagalan program KB karena mereka kesulitan dalam mengakses transportasi, pendidikan, klinik, informasi dan lainnya," pungkas dia.

 

Reporter: Renny Rahayu

Editor: Nandra F Piliang