Bawaslu Minta La Nyalla Klarifikasi Terkait Permintaan Mahar Politik dari Prabowo

Cetak Sabtu,13 Januari 2018 | 15:47:44 WIB
Bawaslu Minta La Nyalla Klarifikasi Terkait Permintaan Mahar Politik dari Prabowo
Ket Foto : Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti
RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur akan memanggil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Timur La Nyalla Mahmud Mattalitti untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait mahar politik.
 
Mahar politik itu yang diduga diminta oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
 
"Bawaslu Jatim sudah melayangkan surat ke Pak La Nyalla, kemarin suratnya sudah ada," ujar Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu.
 
Seperti dilansir Antara, dia menjelaskan surat yang dikirim Bawaslu Jatim ke La Nyalla merupakan surat pemanggilan yang juga berisi permohonan klarifikasi mengenai mahar politik hingga Rp40 miliar, yang diduga ditagih Prabowo Subianto sebagai syarat mendapatkan dukungan dari partai berlambang Kepala Garuda tersebut untuk maju pada Pilgub Jawa Timur 2018.
 
Bagja akan meminta bukti dari La Nyalla terkait pernyataannya tentang adanya politik uang dalam pilkada serentak.
 
Ia mengatakan ketika tuduhan La Nyalla kepada Prabowo kelak tidak terbukti, maka mantan Ketua Umum PSSI itu dapat dikenakan sanksi mengenai penyebaran berita bohong.
 
"Makanya kami minta kepada Bawaslu Jawa Timur untuk menindaklanjutinya dengan memanggil yang bersangkutan. Jangan sampai buat kegaduhan," ujar dia. 
 
Sumber:  Antara
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
Loading...
TULIS KOMENTAR
Loading...

Rabu,20 Juni 2018 - 10:09:50 WIB

Ikuti Pembekalan, Puluhan Ribu Saksi Firdaus-Rusli Siap Bertugas di TPS

RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Kurang dari 7 hari ke depan, tepatnya pada 27 Juni 2018 nanti, Pilgub Riau akan memasuki hari pencoblosan. Menghadapi hal tersebut, puluhan ribu saksi pasangan calon (Paslon) nomor urut 3, Firdaus-Rusli, kini sudah bersiap diri untuk menghadapi segala kemungkinan terburuk, termasuk mengantisipasi kecurangan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).