RIAUMANDIRI.CO, PEKANBARU - Di tahun 2018, Dewan Perwakilan Daerah Real Estate Indonesia (REI) cabang Riau menargetkan pembangunan 15 ribu rumah layak huni bagi masyarakat. Target tersebut merupakan kelanjutan dari tahun sebelumnya, dengan meningkatkan sebesar 30 persen dari 10.000 unit, mengingat hampir setiap tahun jumlah penduduk Riau terus bertambah. 

 

Demikian diungkapkan oleh Ketua DPD REI Riau, Nursyafri Tanjung kepada Riaumandiri.co, Rabu (3/1/2018) di kantornya. Menurutnya, program pembangunan rumah layak huni telah dicanangkan oleh pemerintah pusat, tinggal bagaimana daerah bisa menyediakannya karena rumah adalah kebutuhan bagi masyarakat. 

 

"Tahun ini kita targetkan 15 ribu unit pembangunan rumah, baik untuk rumah layak huni maupun rumah dengan tipe komersil. Dengan pembagian porsi 12.500 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan 2.500 unit lagi untuk tipe rumah komersil atau mewah," ujar Syafri sapaan akrabnya. 

 

Dijelaskannya, selain menambah jumlah target pembangunan, di tahun ini juga para pengembang tengah mencanangkan untuk lebih fokus melakukan pembangunan di kawasan pinggir Pekan Sikawan yakni Pekanbaru, Siak, Kampar dan Pelalawan. 

 

Dirinya juga optimis pembangunan perumahan di Riau cukup tinggi mengingat kebutuhan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap rumah bersubsidi cukup tinggi. Bahkan secara regulasi masyarakat untuk membayar DP perumahan tersebut tidak mengalami kenaikan.

 

Keyakinan atau optimistis mencapai target itu, ditambahkannya, berangkat dari hubungan kerjasama yang telah berhasil dibangun REI bersama beberapa pihak, khususnya bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau dalam hal percepatan administrasi sertifikat tanah dan perumahan.

 

"Kita juga telah melakukan jalinan kerja sama dengan perusahaan listrik negara atau PLN dalam segi penerangan. Jadi, untuk pembangunan rumah yang biasanya, bangun dulu baru listrik, sekarang tidak listrik bisa diajukan sebelum pembangunan," ungkapnya.

 

Apalagi sekarang dukungan dari PLN antara lain pola pembayaran uang muka 50 persen yang disetor ke bank yang bekerja sama dengan PLN, yang kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemasangan jaringan listrik 100 persen sehingga rumah sudah siap dengan aliran listrik. Pelunasan biaya listrik bisa dilakukan sepekan setelah itu.

 

Dirinya berharap pemerintah mendukung program tersebut. "Perlu didirong oleh kemudahan regulasi dan distribusi. Serta banyak kemudahan juga yang diberikan oleh pemerintah daerah seperti halnya pemberian IMB sementara. Untuk dukungan BPN, terkait kerja sama dengan REI yang melahirkan fakta integritas dengan komitmen mendukung kepemilikan rumah bagi MBR,” pungkasnya.

 

Reporter:  Renny Rahayu

Editor:  Rico Mardianto