Idealisme di Politik Hampir Tak Ada

Senin,13 November 2017 | 16:32:44 WIB
Idealisme di Politik Hampir Tak Ada
Ket Foto : Bambang Sadono, Ketua Badan Pengkajian MPR
RIAUMANDIRI.co, JAKARTA - Di zaman sekarang ini banyak dibutuhkan para pahlawan. Artinya orang yang secara ikhlas dan sukarela mau berjuang untuk kepentingan orang banyak.
 
"Nah sayangnya, saya melihat bahwa itu makin tidak masuk akal untuk di zaman sekarang. Kenapa? Karena sekarang ini yang namanya idealisme itu makin lama makin tipis, makin lama makin hilang," kata Ketua Badan Pengkajian MPR Bambang Sadono dalam diskusi 'Pahlawan Jaman Now' di Media Center DPR, Senin (13/11/2017).
 
Dia mencontohkan di bidang politik sekarang ini. Dia menilai idealisme juga hampir tidak ada karena semua berjuang berdasarkan kepentingan masing-masing.
 
"Maka orang selalu mengatakan bahwa kita terlalu banyak politisi, tetapi sangat miskin negarawan yang memikirkan orang banyak," tegas kata anggota DPD RI itu.
 
Dikatakan, kemajuan untuk kepentingan orang banyak sebagai sesuatu idealisme sudah terkalahkan dengan kepentingan yang berjuang untuk kepentingan kelompok. Bahkan untuk kepentingan pribadi-pribadi.
 
"Saya melihat sekarang partai-partai sudah menjadi semakin personal. Jadi ketergantungan partai terhap elite sangat besar sekali, sehingga aspirasi yang datang dari bawah itu sangat jarang diperhatikan," ungkapnya. 
 
Dia mencontohkan penentuan calon kepala daerah (gubernur dan bupati/walikota) diambil DPP. "Jadi daerah itu tidak punya otoritas sama sekali. Padahal yang harus mengusulkan itu pengurus partai di kabupaten/kota untuk calon bupati/walikota dan di tingkat provinsi untuk menentukan calon gubernur," ujar politisi Golkar itu.
 
Dia juga mengilustrasikan bagaimana DPR membuat UU. Banyak UU yang harus ditindaklanjuti DPR. "Saya orang DPD. Saya merasakan betul bahwa keputusan-keputusan MK yang sudah memberi peran kepada DPD tidak pernah atau belum ditindaklanjuti dengan UU," jelasnya.
 
"Tapi DPR sangat sibuk akan memperbaiki UU MD3 hanya pada mengubah menjumlah pimpinan MPR atau pimpinan DPR. Jadi artinya kepentingan orang banyak tidak pernah menjadi agenda. Yang dipikirkan hanya agenda kepentingan-kepentingan elite," ulasnya.
 
Begitu juga di bidang ekonomi. Keinginan UUD UUD 45 Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan sama sekali tidak menjadi kenyataan. 
 
"Karena orang-orang makin mementingkan dirinya sendiri maka yang tumbuh konglomerat, taipan-taipan, saudagar-saudagar besar.Koperasi mati suri. Bahkan UU Koperasi setelah dibatalkan MK tidak ada tanda-tanda pemerintah dan DPR membuat UU Koperasi," ujarnya.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 14 November 2017
 
Reporter: Syafril Amir
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR