RIAUMANDIRI.co, BANGKINANG - Ketua DPRD Kampar Ahmad Fikri mengaku terkejut saat menerima surat tagihan dari Golden Palace Hotel Lombok terkait Invoice penginapan kegiatan Bimtek BPD Kampar tahun lalu.

 

"Sempat kaget, karena udah tiga kali muncul surat tagihan hutang perjalanan yang masuk ke Ketua DPRD Kampar. Untuk mencari solusinya kita akan memanggil DPMD dan pihak travel yang digunakan oleh BPD saat Bimtek ke Lombok,” ungkap Fikri, Senin (6/11).

 

Adanya surat tagihan dari Golden Palace Hotel Lombok yang ditujukan kepada DPRD Kampar tentang invoice Bimtek Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Kampar yang belum dibayarkan, mendapat tanggapan serius dari Ketua Umum Forum BPD, Syofian Majosati SH, MH. Ia menjelaskan F BPD Kampar tidak meninggalkan hutang kepada pihak manapun.

 

"Perjalanan BIMTEK ke lombok kita bekerja sama dengan LAKSI, dimana LAKSI adalah salah satu lembaga penyelenggara BIMTEK di bawah ALPEKSI. LAKSI lah yang mengurus seluruh perjalanan BIMTEK kawan-kawan di lombok, mulai dari tiketing, reservasi hotel, akomodasi dan konsumsi. Seluruh biaya yang disepakati sudah kita serahkan kepada LAKSI," ungkap Syofian, Senin (6/11).

 

Penasehat Hukum APDESI ini juga menjelaskan, laporan keuangan LAKSI sudah disampaikan kepada Forum BPD selaku perhimpunan kawan kawan BPD se Kabupaten Kampar.

 

"Cuma, memang ada permasalahan LAKSI dengan rekanannya yang mengadakan tiket pesawat. Menurut penyampaian LAKSI kepada kami bahwa yang mengadakan tiket tidak bekerjasama dengan travel resmi, sehingga tiket pesawat yang dipesan tidak pada posisi PP (Pulang pergi). Sebagai mana kita ketahui perjalanan ke lombok mesti transit jakarta, sehingga terjadi kenaikan tiket di berbagai maskapai saat itu," beber Ketua F BPD

 

"Itulah mungkin yg menyebabkan LAKSI mengalami kerugian dan menyisakan invoice di Hotel Golden Palace lombok," sambungnya.

 

Dalam keteranganya, Ketua BPD Pulau Godang ini juga meminta dan berharap pengelola tiketing mesti bertanggungjawab kepada LAKSI atas semerautnya pengadaan tiket.

 

"Saya harap pihak LAKSI segera berkoordinasi dengan pihak yg mengadakan tiket. Terkait dengan tanggapan ketua DPRD kampar, wajar beliau marah, cuma yang saya sesalkan kenapa pihak hotel mesti menyurati DPRD kampar, kan gak ada korelasinya," tanya Syofian heran.

 

Lagipula, sambungnya, dana untuk Bimtek BPD ke Lombok tidak dibiayai Pemda meskipun sudah di masukkan dalam  APBDes desa masing-masing, tapi dana itu ditanggulangi oleh masing masing kawan-kawan kepala Desa.

 

"Hal ini terkait tidak cairnya dana desa sebanyak 90 juta rupiah setiap desa di APBDes 2015, jadi Ketua DPRD tak perlu marah sangat, mestinya Ketua DPRD pertanyakan ke Pemkab Kampar kemana dana desa 90 juta itu raibnya, sehingga kawan-kawan kepala desa (yang harus) nombokin," ulasnya.