Ribuan Buruh Demo Tolak Permen LHK Nomor 17/2017, Gubri Mendukung

Senin,23 Oktober 2017 | 20:36:41 WIB
Ribuan Buruh Demo Tolak Permen LHK Nomor 17/2017, Gubri Mendukung
Ket Foto : Ribuan buruh padati kawasan depan kantor Gubernur Riau untuk berunjuk rasa (Foto: RMC/Dodi)
RIAUMANDIRI.co, PEKANBARU - Ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia dan Federasi Pekerja Pulp dan Kertas Indonesia menyambut gembira dukungan Gubernur Riau terhadap nasib ribuan buruh PT Riau Andalan Pulp & Paper yang terancam dirumahkan akibat dampak Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 17 tahun 2017.
 
Surat dukungan tersebut selanjutnya akan diteruskan ke Menteri LHK, Siti Nurbaya, untuk ditindaklanjuti.
 
Dukungan Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman, tersebut dibubuhkan dalam pernyataan sikap yang diajukan KSPSI dan FP2KI atas nama ribuan pekerja PT RAPP dari sejumlah daerah di Provinsi Riau dalam sebuah aksi damai yang dilakukan di Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Senin (23/10).
 
Pantauan Riaumandiri.co, ribuan massa aksi mendatangi titik kumpul dengan menggunakan bus, dan kendaraan pribadi baik mobil maupun sepeda motor yang terparkir di Jalan Gajah Mada, Jalan Cut Nyak Dien, dan Jalan Sudirman.
 
Peserta aksi yang berdatangan sejak pukul 08.00 WIB ini membawa atribut aksi, seperti ikat kepala, bendera merah-putih dan bendera masing-masing serikat pekerja tempat mereka bergabung. Selain itu, sejumlah spanduk dan papan nama yang berisikan tuntutan peserta aksi, seperti bertuliskan 'Cabut Peraturan Menteri LHK Nomor: 17 2017, dan Jalankan Putusan MA 49P/HUM/2017'.
 
Selain itu, sebuah truk yang dijadikan mimbar bebas yang dilengkapi pengeras suara berdiri gagah tak jauh dari Tugu Zapin, lokasi aksi damai. Sementara, pendemo tampak memenuhi ruas Jalan Sudirman, dari depan Gendung PT Bank Riau-Kepri, hingga Depan Kantor Kejaksaan Tinggi Riau, serta di Jalam Gajah Mada Pekanbaru.
 
Satu persatu orator menaiki mimbar bebas dan menyampaikan aspirasinya. Seperti yang disampaikan Titin yang merupakan perwakilan istri-istri karyawan PT RAPP yang merasakan dampak dicabutnya izin Rencana Kerja Usaha PT RAPP, dan belum dipatuhinya putusan Mahkamah Agung yang menganulir Peraturan Menteri KHK Nomor 17 tahun 2017.
 
"Sebentar lagi kami akan menghadapi cobaan dengan tidak beroperasinya PT RAPP. Suami kami akan di-PHK. Tolong kami Pak Gubernur. Anak-anak kami masih membutuhkan biaya. Kami belum siap menghadapi kenyataan ini," isak Titin dalam orasinya di hadapan ribuan peserta aksi.
 
"Kami di sini (PT RAPP, red) bisa hidup dengan aman. Kami sudah berpuluh-puluh tahun di sini. Tolong kami, Pak Gubernur. Dengan siapa lagi kami mengadu, kalau bukan kepada Bapak," sambungnya disambut teriakan 'hidup buruh' dari peserta aksi.
 
Orator berikutnya, Juandi Hutahuruk dari KSPSI, menyebut saat ini telah terjadi diskriminasi terhadap anak negeri akibat terbitnya Permen LHK Nomor 17 tahun 2017. "Seharusnya kita mendapatkan hak yang sama di negeri ini, termasuk kesempatan lapangan pekerjaan. Semoga apa yang kita harapkan terwujud dengan sempurna," teriaknya memberikan dukungan.
 
Sementara itu, perwakilan dari Laskar Melayu Bersatu Pelalawan, menyatakan dukungannya terhadap aksi solidaritas ini. Menurutnya, setelah mempelajari kondisi yang ada akibat Permen LHK Nomor 17 tahun 2017, pihaknya menyatakan keprihatinannya. "Kami meminta kepada pemerintah melalui Gubernur dan Ketua DPRD Riau untuk memperjuangkan dan membela buruh dari PHK," katanya.
 
Gubernur Riau Temui Peserta Aksi
 
Setelah melakukan orasi dari sejumlah orator aksi, sekitar pukul. 11.30 WIB, Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, didampingi Ketua DPRD Riau Septina Primawati, Kapolda Riau Irjen Pol Nandang, sejumlah anggota DPRD Riau dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Riau lainnya, menemui peserta aksi.
 
Dikatakan Gubri yang biasa disapa Andi Rachman itu, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan. Menurut Andi Rachman, tuntutan ini sejalan dengan keinginannya di Provinsi Riau, yakni mengurangi angka pengangguran. Dia berjanji akan meneruskan aspirasi ini ke Menteri LHK.
 
"Kita bagaimana mengurangi atau menghindari pengangguran di Riau. Oleh karena ini tujuan kita sama. Pada kesempatan ini kami beserta Pak Sekjen (DPP KSPSI) dan pengurus akan meneruskan aspirasi ini sesuai yang telah kami lakukan sebelumnya. Mudah-mudahan aspirasi kita dikabulkan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kita bisa membangun Riau bersama-sama," sebut Andi Rachman. 
 
Selanjutnya, Andi Rachman dan perwakilan pendemo akan merumuskan surat yang akan dikirim ke Menteri LHK. Gubri kemudian kembali masuk ke Kantor Gubernur bersama perwakilan pendemo dan Forkompinda Riau.
 
Meskipun telah mendapat jawaban dari Gubri, tidak membuat peserta aksi puas. Mereka memilih bertahan untuk melihat isi surat yang dimaksud.
 
"Pak Gubernur akan membuat surat resmi kepada KLHK, dan akan didampingi 8 orang untuk segera merumuskan bersama sehingga aspirasi yang disampaikan teman-teman. Pak Gubernur tidak ingin PT RAPP merumahkan saudara-saudara apalagi mem-PHK," ungkap Sekjen DPP KSPSI, Rudy Prayitno, kepada Riaumandiri.co.
 
Menjelang ditandatangani surat dukungan dari Gubernur Riau itu, massa kembali melakukan mimbar bebas. Sejumlah orator kembali menyuarakan aspirasi pekerja melalui corong yang telah disediakan. Yel-yel penyemangat dan lagu perjuangan buruh berkumandang di lokasi aksi yang disambut teriakan 'hidup buruh' dari peserta aksi.
 
Hingga pukul 15.45 WIB, surat yang dinanti-nantikan tak kunjung terlihat. Tentu hal ini membuat resah peserta aksi. "Kita cukup sabar menunggu. Kalau tidak, mobil komando ini akan kita kerahkan ke dalam kantor Gubernur. Apa kawan siap masuk ke dalam?," teriak salah seorang orator yang dijawab siap oleh ribuan pendemo.
 
"Kawan-kawan jangan terlalu lama di dalam. Waktu kita hanya sampai jam 5 (sore).  Jika tidak bisa memaksa pak Gubernur, biar kami yang paksa," lanjutnya.
 
Tidak beberapa lama, salah seorang utusan pendemo menaiki mobil komando membawa secarik kertas yang sejak pagi mereka tunggu. Selanjutnya Komandan Tertinggi, Erizal Ali, membacakan isi surat tersebut. Dalam surat itu dinyatakan bahwa lapangan pekerjaan merupakan kunci pengentasan kemiskinan menuju perbaikan ekonomi kehidupan sosial yang lebih luas, dan lapangan kerja yang layak merupakan bagian dari kebijakan pembangunan.
 
"Selanjutnya kepada PT RAPP untuk tetap mempekerjakan pekerja sebagaimana biasa," sambungnya disambut tepuk tangan peserta aksi.
 
Surat itu ditandatangani Ketua DPD KSPSI Riau Nursal Tanjung, dan Presiden FP2KI Hamdani, dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman selaku pihak yang akan meneruskan surat ini ke Menteri LHK. 
 
Setelah mendapat kepastian, massa kemudian membubarkan diri dengan tertib dengan mendapat pengawalan yang ketat dari aparat kepolisian yang bersiaga sejak pagi tadi. Sebelumnya, massa tampak mengumpulkan sampah yang beserakan selama berjalannya aksi.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 24 Oktober 2017
 
Reporter: Dodi Ferdian
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR