RIAUMANDIRI.co, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai 3 tahun kinerja pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla (Jokowi-JK) mengecewakan, karena masih belum sesuai dengan harapan mayoritas rakyat. 

 

“Sayangnya masih banyak yang tak tercapai, bahkan terjadi kemunduran. Secara ringkas bisa saya sampaikan kinerja pemerintah dalam banyak bidang sebenarnya sangat mengecewakan,” kata Fadli Zon dalam diskusi 'Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK', di Media Center DPR, Jumat (20/10).

 

Di bidang bidang demokrasi, berdasarkan catatan Fadli Zon, di era Presiden Joko Widodo ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04. Angka itu kemudian terus turun menjadi 72,82 (2015), dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016). 

 

"Menurut BPS, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya 3 aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. Indikator ketiganya turun semua,” sambung Fadli Zon.

 

Dalam kesempatan itu Faldi Zon juga mengakui adanya fakta-fakta terkait turunya kebebasan masyarakat sipil dalam menyampaikan pendapat.

 

“Kita bisa melihat sendiri fakta turunya kebebasan sipil dan hak-hak demokrasi itu. Jika ada yang memprotes kenapa ulama dikriminalisasi, demokrasi dipersulit, media sosial dikontrol, aktivis dituduh makar, semuanya adalah tanda jika pemerintah kita cenderung kembali menjadi represif dan otoriter,” tegas Fadli Zon.

 

Hal lain yang dikritisi Fadli Zon adalah orientasi dari pemerintahan Jokowi adalah orientasi infrastruktur yang menurutnya mungkin perlu dilakukan evaluasi.

 

Pertama kata Fadli Zon, ekpansi belanja infrastruktur yang luar biasa, yang lebih daripada dua kali lipat dari pada akhir pemerintahan Bapak SBY dari 8 sekian persen menjadi 18 persen lebih, padahal anggaran kita terbatas.

 

Kedua, mencabut subsidi rumah tangga, BBM, Listrik, pupuk dan lain-lain dan kemudian memukul konsumsi dan daya beli masyarakat yang juga pada akhirnya memperlambat laju perekonomian.

 

Ketiga, akselerasi utang yang menyebabkan devisit termasuk yang tertinggi dan juga hutang mencapai rekor yang tertinggi dalam sejarah Republik Indonesia, dengan angka mencapai Rp 4.000 triliun kurang lebih.

 

Di bidang pangan, Fadli menilai tidak afa ada swasembada, malah kebutuhan pangan selama tiga tahun ini banyak yang diimpor, seperti impor beras, jagung dan bahkan impor garam .

 

Sementara itu politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Andreas Hugo Pariera membantah penilaian Fadli Zon tadi. Andreas menegaskan bahwa hasil sejumlah lembaga survei justru menunjukkan hal positif dari 3 tahun kekuasaan Joko Widodo dan Jusuf Kalla itu. 

 

“Dari berbagai macam lembaga survey, baik yang melakukan secara reguler maupun yang lain-lainnya kita lihat bahwa indikator kuantatif yang merupakan hasil survei tersebut, misalnya bidang ekonomi yang relatif stabil, nilai kurs, inflasi,” kata Andreas.

 

Demikian pula terkait pemerataan hasil pembangunan yang dijalankan oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla. “Aspek pemerataan, mulai terasa pembangunan itu mulai melebar ke luar Jawa, infrastrukur, kesejahteraan ekonomi, wilayah seperti Papua. Begitupun dengan indikator pembangunan manusia yang juga meningkat secara gradual, meningkat terus,” ujar Adreas.

 

Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 21 Oktober 2017

 

Reporter: Syafril Amir

Editor: Nandra F Piliang