Antisipasi Peredaran Narkoba, DPRD Minta Pemko Sinergikan Muspida

Rabu,11 Oktober 2017 | 20:35:17 WIB
Antisipasi Peredaran Narkoba, DPRD Minta Pemko Sinergikan Muspida
Ket Foto : Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga
RIAUMANDIRI.co, PEKANBARU -Wakil Ketua DPRD kota Pekanbaru Jhon Romi Sinaga meminta agar pihak Kepolisian aktif melakukan razia rutin untuk mengantisipasi peredaran narkoba. pasalnya dari sejumlah kasus Penyelidikan yang dilakukan selama ini dinilai sangat mengkhawatirkan.
 
Seperti halnya di beberapa tempat di luar kota Pekanbaru, di wilayah Provinsi Riau lainnya banyak ditemukan lokasi masuknya barang haram tersebut, seperti di wilayah Kabupaten Bengkalis dan pelabuhan tikus lainnya.
 
Dari pada itu, kata Jhon Romi, untuk kota Pekanbaru sendiri hendaknya Pemko Pekanbaru mampu bekerja sama melakukan pencegahan atau sinergi antara pemerintah dengan unsur muspida yang ada.
 
"Sebagaimana yang kita ketahui Pekanbaru adalah sasaran empuk bagi pengedar narkoba. Dari itu, Pemko serta unsur muspida lainnya harus menyatukan visi dalam upaya menindak peredaran narkoba di kota Pekanbaru ini, jangan hanya BNN dan Satuan Narkoba saja," kata Jhon Romi, pada wartawan Rabu (11/10).
 
Selain itu, ia meminta agar pihak Kepolisian juga meningkatkan patroli rutin dan melakukan razia di seluruh tempat hiburan. "Di pelabuhan- pelabuhan tikus juga dilakukan patroli rutin dan melakukan pengawasan," ungkapnya.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau edisi 12 Oktober 2017
 
Reporter: Joni Hasben
Editor: Nandra F Piliang
Akses Riaumandiri.co Via Mobile m.riaumandiri.co
BERITA TERKAIT
TULIS KOMENTAR

Jumat,15 Desember 2017 - 10:18:43 WIB

DPP PKS Kalah Banding di PT, Fahri Hamzah Sarankan Elit Partai Mengundurkan Diri

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Pukulan telak kembali mendera partai dakwah. Tiga hari setelah manuver Fraksi PKS untuk meminta pergantian Fahri Hamzah sebagai Wakil Ketua DPR - di tengah rapat Bamus yang alot membahas mekanisme pergantian Setya Novanto sebagai Ketua DPR - tim kuasa hukum Fahri Hamzah menyampaikan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang menolak banding DPP PKS.