APBD Perubahan 2017 Kabupaten Inhu Meningkat

APBD Perubahan 2017 Kabupaten Inhu Meningkat
RIAUMANDIRI.co, RENGAT - Sebelumnya Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2017 kabupaten Indragiri Hulu dikuatirkan akan terjadi rasionalisasi anggaran sebesar 13 persen, namun pada kenyataannya tidak, dimana APBD-P Inhu tahun berjalan meningkat 7,24 persen.
 
APBD murni Kabupaten Inhu ditetapkan sebesaar Rp1. 433 milyar lebih, namun pada perubahan menjadi Rp 1. 540.085.711.995, artinya mengalami kenaikan lebih kurang Rp116. 857.773.895. Hal ini disampaikan Bupati Inhu Yopi Arianto dalam paripurna APBD-P 2017, Rabu (27/9) di ruang Paripurna DPRD Inhu.
 
Menurutnya, kenaikan tersebut terjadi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kenaikan 49% dari Rp109 milyar menjadi Rp 164 milyar lebih termasuk dana BOS senilai Rp63 milyar lebih. Selain itu juga, kenaikan pada dana perimbangan 0,68% dari murni Rp1, 094 triliyun lebih menjadi Rp1.101 triliyun lebih atau naik Rp7,443 milyar lebih.
 
Begitu juga dengan pendapatan lain-lain yang sah dari sebelumnya Rp200 milyar menjadi Rp240 milyar dengan kenaikan Rp39 milyar lebih (19,70%). Total kenaikan pendapatan Rp101 milyar lebih dari sebelumnya di murni Rp 1.404.727.978.100 menjadi Rp 1. 506.481.815.760 ditambah dengan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) senilai Rp33 milyar lebih.
 
Dikatakannya, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian dan mempengaruhi APBD Inhu di tahun 2017, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Inhu tahun 2016. Faktor eksternal dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar, sehingga berpotensi melemahnya daya beli masyarakat dan pelaku usaha. 
 
"Ini harus diantisipasi dengan program dan kegiatan yang mampu mendorong produktifitas masyarakat, tegasnya.
 
Ditambahkannya, hal lain adanya tekanan fiskal terhadap penerimaan dalam negeri yang berpengaruh pada dana perimbangan bagi daerah dan juga adanya adanya rasionalisasi anggaran.
 
Sementara itu, ketua DPRD Inhu Miswanto mengatakan, pembahasan APBD akan dilakukan sesegara mungkin, mengingat singkatnya waktu jelang Desember 2017 untuk menjalankan seluruh kegiatan dalam APBD Perubahan. 
 
"Kita akan bahs segera, makanya dalam satu hari ini akan juga dilaksanakan pandangan Fraksi dan jawaban pemerintah untuk selanjutnya dilakukan pembahasan maksimal lima hari untuk kemudian disahkan," tegas Miswanto didampingi ketua fraksi Demokrat Suhariyanto SH dan ketua komisi IV Sugeng Riono.
 
Baca juga di Koran Haluan Riau
 
Reporter: Eka BP
Editor: Nandra F Piliang